MAKASSAR, HBK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai tekan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/3/2026).
Hal ini merupakan langkah strategis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dalam memperkuat basis data pembangunan.
Acara ini dihadiri langsung oleh para Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Selatan. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto, antara lain Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai Dr. Mansyur serta Kepala BPS Kabupaten Sinjai, Syamsuddin.
Momentum ini juga dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia A. Widyasanti, bersama pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.
Kerjasama ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah memperkuat sinergi dalam penyediaan data statistik yang berkualitas guna mendorong optimalisasi pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan daerah agar lebih akurat.
Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, data statistik yang valid dan terkini adalah fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran.
”Kesepakatan ini memang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Dengan adanya MoU ini, kami di daerah, khususnya Kabupaten Sinjai, berharap akses terhadap data akurat dari BPS semakin terbuka dan mudah,” ujar Mahyanto.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketersediaan data yang mumpuni akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan di berbagai sektor krusial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Ini penting agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Insya Allah, Sinjai siap mendampingi dan memastikan data yang digunakan memiliki kredibilitas tinggi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai sensus tahun ini sangat vital mengingat adanya disrupsi yang memicu perubahan ekonomi secara cepat dan fundamental.
”Kegiatan ini perlu mendapat respon cepat dari pemerintah daerah guna mendukung Sensus Ekonomi 2026. Sesuai arahan Ibu Menteri, sensus ini penting karena perubahan perekonomian yang sangat dinamis. Mari bersama kita kawal demi mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia,” pungkas Mahyanto. (*)
Tinggalkan Balasan