ENREKANG, HBK — Kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Enrekang mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Capaian tersebut dinilai terlihat dari sejumlah indikator pendidikan yang tercatat dalam data pemerintah pusat.
Pujian itu disampaikan Widyaprada Ahli Utama sekaligus Pembina Tim Pembelajaran dan Penilaian Direktorat Sekolah Dasar (SD) Kemendikdasmen RI, Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd., saat menghadiri Workshop Pendidikan yang digelar Kemendikdasmen bersama DPR RI di Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN), Selasa (29/9/2026).
Abdul Halim mengatakan, sektor pendidikan Kabupaten Enrekang secara konsisten menunjukkan perkembangan dan sejumlah capaian.
Menurutnya, berdasarkan catatan dan data Kemendikdasmen, mulai dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Enrekang termasuk daerah yang menunjukkan capaian positif.
“Enrekang secara konsisten selalu menunjukkan prestasi,” ujar Abdul Halim.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Erik, S.IP., M.M., yang menurutnya telah menunjukkan kinerja positif meski baru sekitar satu tahun memimpin perangkat daerah tersebut.
“Meski baru sekitar setahun memimpin, telah menunjukkan kinerja luar biasa. Terbukti dengan penghargaan akses layanan pendidikan terbaik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kabupaten Enrekang meraih penghargaan Terbaik I kategori Akses terhadap Layanan Pendidikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang turut disoroti dalam perkembangan sektor pendidikan daerah.
Abdul Halim juga menyinggung keterwakilan putra daerah Enrekang dalam pemerintahan pusat dan lembaga legislatif. Ia menyebut Faisal Syahrul, S.E., M.Pd. sebagai pejabat eselon I di lingkungan Kemendikdasmen yang berasal dari Enrekang.
Selain itu, dua tokoh politik asal Enrekang, La Tinro La Tunrung dan Muslimin Bando, saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dan disebut menjadi bagian dari Komisi X yang membidangi sektor pendidikan.
Menurut Abdul Halim, keberadaan putra daerah di lingkup pemerintah pusat dan DPR RI menjadi bagian penting dalam memperkuat perhatian terhadap pembangunan pendidikan, termasuk melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan legislatif.
(Abbas Nasir)
Tinggalkan Balasan