TAKALAR, HBK – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, akhirnya angkat bicara terkait polemik dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada institusi kejaksaan senilai Rp2,3 miliar.
Dalam klarifikasinya, Syamsurezky mengungkapkan bahwa penerimaan bantuan hibah tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan pimpinan kejaksaan.
Ia bahkan mengaku telah meminta persetujuan sebelum menerima bantuan dari pemerintah daerah.
“Saya juga sudah minta persetujuan semua, sudah saya laporkan sama Pak Kajati sama pimpinan, bahwa kami ada bantuan hibah dari Pemkab Takalar,” ungkap Syamsurezky.
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai dana hibah yang sebelumnya menjadi sorotan sejumlah media lokal.
Namun, pengakuan telah meminta persetujuan pimpinan tersebut masih menyisakan ruang klarifikasi, terutama mengenai bentuk persetujuan, mekanisme yang ditempuh, serta ketentuan internal yang menjadi dasar penerimaan hibah.
Selain menyinggung komunikasi dengan pimpinan kejaksaan, Syamsurezky juga menanggapi imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hibah kepada institusi penegak hukum.
Menurutnya, sejauh ini belum terdapat aturan tertulis yang secara tegas melarang penerimaan bantuan hibah tersebut. Ia menyebut pedoman internal kejaksaan mengenai persoalan itu masih sebatas imbauan.
“Kecuali kalau sudah ada aturan secara tertulis, mungkin pemerintah daerah akan mempertimbangkan itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru membuka ruang diskusi lebih luas mengenai bagaimana imbauan KPK seharusnya diterjemahkan dalam praktik tata kelola pemerintahan, khususnya menyangkut pemberian bantuan kepada lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Sebab, persoalan hibah kepada institusi penegak hukum tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya larangan tertulis. Aspek kepatutan, independensi, potensi konflik kepentingan, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian penting.
AKUI INISIASI DESAIN BANGUNAN
Dalam kesempatan tersebut, Syamsurezky turut menjelaskan proses awal perencanaan pembangunan fisik yang berkaitan dengan pengajuan dana hibah tersebut.
Ia mengaku menginisiasi pembuatan desain bangunan dengan mengacu pada konsep bangunan saat dirinya bertugas di Kabupaten Barru.
Menurut penjelasannya, ia meminta bantuan konsultan yang sebelumnya pernah bekerja di Barru untuk membuat desain serupa. Konsultan tersebut kemudian datang ke Takalar dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam penyusunan desain bangunan.
Desain tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah.
“Itu ada (sarana) proposal saya ke pemerintah daerah. Kebetulan yang gambar itu ‘kan waktu saya di Barru ‘kan konsultan di sana yang dia pakai. Makanya saya bilang, ‘Bisa enggak kamu gambarkan saya yang kayak di Barru itu?’, datanglah ke sini, digambarlah, makanya dia koordinasi dengan PU waktu itu untuk desain gambarnya,” jelasnya.
Syamsurezky menegaskan, tahapan yang dilakukannya saat itu masih sebatas pengajuan proposal dan penyusunan desain bangunan.
Sementara proses tender proyek, menurutnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat dan pemberitaan media. Menurutnya, informasi yang beredar belum sepenuhnya menggambarkan fakta serta proses yang sebenarnya.
TRANSPARANSI HIBAH JADI UJIAN AKUNTABILITAS
Terlepas dari klarifikasi Kajari Takalar, polemik hibah Rp2,3 miliar tersebut masih menyisakan sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Di antaranya, apakah persetujuan pimpinan kejaksaan diberikan secara tertulis atau hanya melalui komunikasi lisan? Apa dasar administrasi dan regulasi penerimaan hibah tersebut? Bagaimana mekanisme penganggaran, penyaluran, pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaannya?
Konfirmasi kepada Kajati Sulawesi Selatan juga menjadi penting untuk memastikan sejauh mana pimpinan mengetahui dan menyetujui penerimaan hibah tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Takalar perlu memberikan penjelasan mengenai urgensi pemberian hibah, dasar penganggaran, proses penetapan penerima, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaannya.
Keterbukaan informasi mengenai hal tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.
Sebab, lembaga penegak hukum tidak hanya dituntut menjalankan penegakan hukum secara profesional, tetapi juga harus menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Pada akhirnya, polemik hibah Rp2,3 miliar ini membutuhkan penjelasan yang utuh dari seluruh pihak terkait agar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
Independensi penegak hukum bukan hanya harus dijaga, tetapi juga harus terlihat dan dapat dipercaya oleh publik.
(Yuni)
Tinggalkan Balasan