TAKALAR, HBK. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Kali ini, penyidik memeriksa Refi Guspa (RG), pensiunan PT PINS Indonesia, yang menjadi salah satu saksi dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026). Selain Refi Guspa, penyidik juga memeriksa Aily Sutedja (AS), mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan kedua saksi tersebut difokuskan pada pendalaman proses pengadaan perangkat dalam proyek digitalisasi SPBU, khususnya Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG).
“Penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC maupun ATG,” kata Budi, sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan terhadap Refi menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang menyasar proses pengadaan di lingkungan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Telkom Indonesia.
PT PINS Indonesia merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang solusi dan layanan teknologi informasi. Sementara PT Sigma Cipta Caraka dikenal sebagai Telkomsigma, yang juga berada dalam ekosistem bisnis Telkom Group.
TIGA TERSANGKA TELAH DITAHAN
Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menahan tiga orang tersangka pada 4 Agustus 2026.
Ketiganya masing-masing Dian Rachmawan, mantan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; Weriza, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; serta Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom.
KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan perangkat EDC dan ATG. Pengondisian tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak untuk mengarahkan penunjukan penyedia barang dan jasa dalam proyek digitalisasi SPBU.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Elvizar diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan pihak terkait agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC.
Bahkan, KPK mengungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp2 miliar kepada pihak kompetitor agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor.
Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp322,18 miliar.
Angka tersebut terdiri atas kerugian pengadaan perangkat ATG sebesar Rp193,75 miliar dan pengadaan perangkat EDC sebesar Rp128,42 miliar.
FIRDAUS DAENG MANYE PERNAH DIPERIKSA KPK
Perkembangan pemeriksaan terhadap Refi Guspa juga mengingatkan kembali pada pemeriksaan Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang kini menjabat sebagai Bupati Takalar periode 2025–2030.
Firdaus sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada Selasa, 5 Agustus 2025, terkait perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan posisinya saat menjabat sebagai Direktur Utama PT PINS Indonesia periode 2017–2019, sebelum dirinya terjun ke pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat itu membenarkan pemeriksaan Firdaus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipublikasikan pada 8 Agustus 2025, Firdaus menegaskan bahwa kehadirannya di KPK merupakan pemenuhan panggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan.
“Mari kita sama-sama menghormati proses hukum, dan saat ini saya hanya ingin bekerja untuk Takalar yang lebih baik,” ujar Firdaus sebagaimana dikutip dalam keterangan tersebut.
Dengan demikian, pemeriksaan Firdaus pada 2025 dan pemeriksaan Refi Guspa pada November 2026 merupakan dua agenda pemeriksaan saksi dalam perkara yang sama. Namun, belum ada keterangan resmi KPK yang menyatakan adanya hubungan khusus antara keduanya dalam konstruksi dugaan tindak pidana tersebut.
MENUNGGU PENJELASAN LEBIH LANJUT
Pemeriksaan Refi Guspa menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU, termasuk mekanisme pengadaan perangkat, keterlibatan perusahaan pelaksana, serta pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Refi Guspa maupun Mohammad Firdaus Daeng Manye mengenai hubungan profesional keduanya pada masa Refi bekerja di PT PINS Indonesia, termasuk apakah keduanya pernah berada dalam satu struktur kerja.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan mengenai perkara ini tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan yang mendahului proses hukum.
KPK sendiri masih terus mendalami perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 yang telah menjerat tiga tersangka tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan