Pembangunan Ratusan SPKLU di Takalar Disorot DPRD

“Dugaan Intervensi Kerabat Bupati Ikut Mencuat”

TAKALAR, HBK – Pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralam di Kabupaten Takalar menuai sorotan serius dari DPRD. Persoalan ini bukan hanya menyangkut kelengkapan perizinan, tetapi juga dugaan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah hingga munculnya informasi mengenai intervensi pihak yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar.

Anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, mempertanyakan dasar hukum pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik tersebut, terutama sejumlah titik yang disebut memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, termasuk di kawasan perkantoran pemerintahan.

Menurut Ahmad, pembangunan fasilitas investasi seharusnya tetap tunduk pada ketentuan administrasi, tata ruang, perizinan, serta mekanisme pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah persyaratan yang diduga belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh vendor,” kata Ahmad Sabang saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pembangunan SPKLU tersebut diduga belum mengantongi perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui mekanisme instansi teknis PUPR.

Selain itu, Ahmad juga mempertanyakan persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah apabila fasilitas tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Aset Daerah Jangan Jadi Keuntungan Sepihak

Bagi Ahmad, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan dokumen administrasi. Ada kepentingan yang lebih besar, yakni perlindungan aset pemerintah dan kepastian kontribusi investasi terhadap pendapatan daerah.

Ia mengingatkan, setiap pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan komersial harus memiliki dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta ketentuan kontribusi yang jelas sesuai regulasi.

“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan apakah pemanfaatan lahan tersebut telah melalui prosedur yang benar, termasuk penetapan status penggunaan, persetujuan pemanfaatan, dan perjanjian kerja sama apabila dipersyaratkan.

Sorotan lainnya menyangkut lokasi pembangunan. Ahmad mengaku prihatin apabila fasilitas SPKLU didirikan pada ruang yang tidak semestinya, termasuk di atas trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Dugaan Intervensi Kerabat Bupati Ikut Disorot

Persoalan semakin mengemuka setelah Ahmad mengungkapkan informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar.

Menurut informasi yang diterimanya, pembangunan SPKLU tersebut diduga berjalan tanpa hambatan karena adanya campur tangan pihak yang disebut sebagai sepupu atau kerabat kepala daerah.

Ahmad menyayangkan apabila informasi tersebut benar. Sebab, kondisi demikian berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap perusahaan tertentu.

“Informasi yang saya dapatkan, pembangunan ini berjalan lancar karena ada sepupu atau kerabat Bupati yang diduga melakukan intervensi langsung. Akibatnya, dinas terkait seolah tidak berani menghalangi pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan intervensi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Pemerintah Kabupaten Takalar juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses koordinasi, pengawasan, serta dasar pemberian izin atau persetujuan terhadap pembangunan fasilitas tersebut.

DPRD Siapkan RDP, APH Berpeluang Dilibatkan

Sebagai langkah pengawasan, Ahmad mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD Takalar agar segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Forum tersebut diharapkan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengelola barang milik daerah, instansi perizinan, serta manajemen PT Wanua Batara Maitralam.

Melalui RDP, DPRD ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai legalitas pembangunan, status lahan yang digunakan, dokumen perizinan, hingga mekanisme kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.

“Kami sudah mengajukan kepada pimpinan DPRD agar segera dilakukan RDP. Kita ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses perizinannya, status pemanfaatan aset daerah, serta apa kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.

Ahmad menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam apabila hasil pemeriksaan dan pembahasan menemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun daerah.

Bahkan, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kalau memang ada potensi kerugian negara atau daerah akibat aturan pajak dan retribusi yang diabaikan, tentu kami akan merekomendasikan agar aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Menurutnya, investasi di daerah harus didukung karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur. Namun, investasi tidak boleh berjalan di luar koridor hukum, apalagi jika berkaitan dengan pemanfaatan aset publik.

Menunggu Klarifikasi Perusahaan dan Pemkab

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Wanua Batara Maitralam, organisasi perangkat daerah terkait, maupun Pemerintah Kabupaten Takalar mengenai sejumlah dugaan yang disampaikan anggota DPRD tersebut.

Klarifikasi dari seluruh pihak menjadi penting untuk memastikan apakah pembangunan SPKLU telah memenuhi persyaratan perizinan, tata ruang, dan ketentuan pemanfaatan aset daerah.

Publik kini menunggu langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah. Sebab, persoalan ini bukan semata tentang pembangunan fasilitas kendaraan listrik, melainkan juga menyangkut transparansi investasi, kepastian hukum, perlindungan aset publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

(Yuni)