Rp2,5 Miliar APBD untuk Kejari Takalar Disorot, Transparansi Hibah Dipertanyakan

TAKALAR, HBK – Dugaan pemberian hibah senilai Rp2,5 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mulai menjadi sorotan. Nilai bantuan yang cukup fantastis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penganggaran, dasar pemberian, hingga bentuk realisasi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sorotan ini mengemuka di tengah perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap praktik pemberian hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal, termasuk lembaga penegak hukum.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bantuan senilai Rp2,5 miliar tersebut diduga dialokasikan untuk Kejari Takalar. Namun, belum diketahui secara terperinci apakah nilai tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang, pembangunan gedung, atau pekerjaan fisik lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Syamsurezky, membenarkan bahwa institusinya menerima bantuan hibah berupa bangunan dari pemerintah daerah.

“Alhamdulillah dapat bantuan hibah bangunan, teknisnya ke PU ya. Kami hanya terima setelah jadi,” kata Syamsurezky saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan yang diterima Kejari Takalar berupa bangunan fisik yang pelaksanaan teknisnya ditangani oleh instansi pekerjaan umum.

Meski demikian, nilai Rp2,5 miliar tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, termasuk peruntukan bangunan, dasar penganggaran, dokumen persetujuan, serta mekanisme penyerahan aset kepada pihak penerima.

SOROTAN TERHADAP IMBAUAN KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa pemberian hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan untuk memengaruhi independensi penegakan hukum.

KPK menyoroti praktik pemberian hibah kepada lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, maupun TNI, terutama jika pemberian tersebut memiliki tujuan untuk menghambat pengawasan atau pendalaman terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Beberapa kasus yang kami tangani menyebutkan adanya pemberian hibah ke instansi vertikal. Kalau dimaksudkan agar tidak ada pendalaman atau investigasi terhadap kebijakan daerah, ini melanggar hukum,” ujar Setyo kepada wartawan di Jakarta.

Peringatan tersebut menjadi relevan untuk melihat kembali tata kelola hibah di daerah, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan potensi benturan kepentingan.

Namun, pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Penilaiannya harus mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, persyaratan penerima hibah, dokumen penganggaran, serta tujuan dan proses pemberiannya.

PEMKAB TAKALAR DIMINTA TERBUKA

Di sisi lain, publik tentu berhak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran daerah, terlebih ketika nilainya mencapai miliaran rupiah dan penerimanya merupakan institusi penegak hukum.

Pemkab Takalar perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemberian hibah tersebut, mulai dari pengusulan, penganggaran dalam APBD, proses pelaksanaan pembangunan, hingga status aset setelah diserahkan kepada Kejari Takalar.

Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan uang rakyat benar-benar sesuai aturan dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Takalar terkait alokasi hibah senilai Rp2,5 miliar tersebut, termasuk penjelasan mengenai dokumen penganggaran dan rincian pekerjaan fisiknya.

Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pemerintah daerah agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.

(Yuni)