Informasi terbaru dari HarianBeritaKota.com untuk wilayah Sulsel dan Indonesia.
PINRANG, HBK – Pemerintah Kabupaten Pinrang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat memicu berbagai kondisi darurat, khususnya kebakaran dan kekeringan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., bersama kepala perangkat daerah terkait dan seluruh camat se-Kabupaten Pinrang, Kamis (24/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Sudirman menekankan pentingnya kesiapan di tingkat kecamatan sebagai garda terdepan dalam merespons laporan dan kondisi darurat yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia meminta setiap kecamatan memiliki posko kesiapsiagaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi, tetapi juga menjadi tempat penerimaan dan penyampaian informasi terkait kondisi wilayah.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat. Karena itu, informasi mengenai perkembangan kondisi di masing-masing wilayah perlu dihimpun secara berkala agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara tepat.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasa terlindungi, mengetahui harus melapor ke mana ketika terjadi persoalan, dan pemerintah dapat bergerak lebih cepat. Dengan koordinasi yang baik, potensi dampak bencana dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Sudirman.
Selain penguatan posko, Wabup Sudirman meminta para camat lebih aktif berada di tengah masyarakat. Edukasi dan sosialisasi melalui berbagai ruang publik dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan kebakaran maupun kekeringan.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saluran pelaporan yang dapat digunakan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Sudirman berharap kesiapsiagaan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan perangkat teknis, tetapi dibangun melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, perangkat daerah dan masyarakat.
Dengan koordinasi yang lebih kuat hingga tingkat kecamatan, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons setiap potensi kejadian secara lebih cepat dan terukur sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. (Ady)
Tinggalkan Balasan