PINRANG, HBK – Sengketa tanah seluas 2,8 hektare di kawasan Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, pihak keluarga Lainang melalui Hasnawati secara tegas membantah klaim Lakaseng yang disebut menguasai lahan tersebut selama 36 tahun.

Hasnawati, anak Lainang yang telah diberi kuasa untuk mengurus persoalan sengketa tanah itu, menilai klaim penguasaan selama puluhan tahun tersebut tidak sesuai dengan riwayat yang diketahui keluarganya.

Ia menyebut Lakaseng baru mulai memasuki dan menggarap lahan sekitar tahun 2010.

Kehadirannya saat itu, kata Hasnawati, bukan sebagai pembeli ataupun pemilik tanah, melainkan sebagai orang yang diberikan kesempatan menggarap lahan oleh kedua orang tuanya, Lainang dan istrinya.

Menurut Hasnawati, awal mula Lakaseng menggarap tanah tersebut dilatarbelakangi persoalan ekonomi setelah yang bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pekerjaannya sebagai sopir di perusahaan Antariksa.

Saat itu, Lakaseng yang merupakan saudara kandung ibu Hasnawati datang menyampaikan keluhannya mengenai kondisi keluarga setelah kehilangan pekerjaan.

β€œDeng, agana upanreangngi anakku, laipecatka okko Antariksa,” demikian ucapan Lakaseng yang diingat Hasnawati. Kalimat tersebut berarti, β€œKak, bagaimana saya memberi makan anak-anak saya, saya sudah dipecat dari Antariksa.”

Mendengar keluhan tersebut, ibu Hasnawati mengaku merasa iba dan menawarkan kesempatan kepada Lakaseng untuk menggarap tanah milik suaminya.

β€œIbu saya mengatakan, jangan khawatir. Kalau kamu mau bekerja, di atas ada tanah milik Pak Lainang. Silakan digarap asalkan mau bekerja. Tawaran itu juga disetujui oleh bapak saya,” ungkap Hasnawati.

Empat Orang Disebut Pernah Menggarap Lahan

Hasnawati menjelaskan, Lakaseng bukan satu-satunya orang yang pernah menggarap lahan tersebut. Setidaknya terdapat empat bersaudara yang menurut keterangannya pernah memperoleh kesempatan menggarap tanah milik orang tuanya.

Mereka masing-masing Lakaseng, Latenggang, La Teppo, dan Lahapi.

Bahkan, Hasnawati menyebut Lahapi hingga sekarang masih menggarap bagian tanah yang berada di sebelah objek sengketa.

Keempatnya, menurut Hasnawati, diberikan kesempatan menggarap lahan setelah memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Adapun luas keseluruhan tanah milik Lainang yang dimaksud keluarga disebut mencapai sekitar 7,8 hektare.

β€œYang menjadi tanda tanya kami, mengapa hanya Lakaseng yang mengaku membeli tanah, sementara saudara-saudaranya yang lain mengakui bahwa mereka hanya menggarap?” ujarnya.

Ia mengaku tidak pernah membayangkan niat baik kedua orang tuanya membantu keluarga yang membutuhkan pekerjaan justru berkembang menjadi persoalan klaim kepemilikan tanah.

Hasnawati menegaskan, aktivitas menggarap dan menanam di atas tanah yang diberikan izin tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan.

β€œTidak ada yang salah dengan penanaman yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi kesempatan bekerja oleh orang tua kami. Mereka sudah menikmati hasilnya cukup lama. Namun, menurut kami, sudah saatnya lahan itu dikembalikan kepada pemiliknya,” tegasnya.

Perubahan Nama PBB Jadi Awal Persoalan

Persoalan ini, menurut Hasnawati, mulai terungkap setelah keluarga menemukan adanya perubahan nama wajib pajak pada salah satu dari lima dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibayarkan atas nama Lainang.

Salah satu dokumen tersebut sempat tercatat atas nama Lakaseng.

Hasnawati menduga perubahan administrasi tersebut berkaitan dengan adanya surat keterangan jual beli di bawah tangan.

Merasa tidak pernah melakukan transaksi penjualan tanah, Lainang kemudian mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Hasilnya, pada tahun berikutnya, dokumen PBB tersebut kembali tercatat atas nama Lainang. Dengan demikian, menurut Hasnawati, perubahan nama tersebut hanya berlangsung selama satu tahun.

Persoalan kemudian dibawa ke tingkat kelurahan untuk dimediasi.

Dalam mediasi pertama, Hasnawati mengungkapkan, pihak Lakaseng memperlihatkan surat keterangan jual beli yang disebut menunjukkan adanya transaksi tanah seluas satu hektare dari Lainang kepada Lakaseng.

Namun, dalam mediasi kedua, kembali diperlihatkan dokumen surat keterangan jual beli lainnya yang juga memuat keterangan transaksi tanah seluas satu hektare.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak keluarga Lainang, terutama karena kedua dokumen itu disebut diterbitkan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama.

β€œYang menjadi pertanyaan besar bagi kami, kedua surat keterangan jual beli tersebut diterbitkan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Bagaimana bisa ada dua transaksi berbeda dengan tanggal penerbitan yang sama?” ungkapnya.

Pihak keluarga mempertanyakan keabsahan serta dasar penerbitan kedua dokumen tersebut dan berharap persoalan itu dapat ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap dokumen maupun pihak-pihak yang berkaitan.

Dua Kali Persidangan, Gugatan Dinyatakan NO

Sementara itu, kuasa hukum Lainang, Muh. Idrus, SH, membenarkan bahwa sengketa tanah tersebut sebelumnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Menurutnya, kedua putusan tersebut sama-sama menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

Putusan NO merupakan putusan yang berkaitan dengan aspek formal atau prosedural gugatan. Karena itu, putusan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan mengenai siapa pihak yang secara materiil memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan.

Pihak keluarga Lainang berharap persoalan kepemilikan tanah tersebut dapat memperoleh kejelasan melalui proses hukum dan pemeriksaan bukti-bukti yang relevan.

Laporan Dugaan Sumpah Palsu Masih Diselidiki

Di sisi lain, melalui kuasa hukum Lainang lainnya, Saparuddin, SH, disampaikan bahwa Hasnawati telah menerima Surat Kuasa Khusus dari Lainang sejak 25 Februari 2026.

Dengan dasar kuasa tersebut, Hasnawati melaporkan dugaan tindak pidana sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu di muka persidangan.

Saparuddin menyebut laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan di Polres Pinrang. Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan.

β€œKami meminta agar laporan ini segera ditindaklanjuti oleh Polres Pinrang. Bukan hanya karena laporan ini sudah cukup lama berjalan, tetapi kami menilai keterangan saksi dan alat bukti yang telah disampaikan sudah cukup untuk menjadi dasar bagi penyidik melakukan langkah hukum selanjutnya,” tegas Saparuddin.

Ia berharap aparat kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan dengan menelusuri seluruh bukti serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan.

Bagi keluarga Lainang, sengketa ini tidak lagi sekadar menyangkut persoalan penguasaan tanah. Ada sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan, mulai dari riwayat awal penggarapan, dasar klaim pembelian, penerbitan dua surat keterangan jual beli, hingga perubahan nama dalam administrasi PBB.

Keluarga berharap seluruh persoalan tersebut dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh bantahan dan keterangan tersebut merupakan pernyataan dari pihak Lainang melalui Hasnawati dan kuasa hukumnya. Belum diperoleh keterangan langsung dari Lakaseng maupun kuasa hukumnya terkait berbagai tudingan dan penjelasan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Lakaseng maupun pihak terkait lainnya demi menjamin pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik. (Ady)