TAKALAR, HBK β Polemik dugaan ketidaktepatan sasaran distribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru. Kementerian Pertanian (Kementan) RI dikabarkan telah turun tangan melakukan pengecekan terhadap sejumlah kelompok tani yang tercatat sebagai penerima bantuan.
Langkah tersebut menyusul sorotan atas dugaan penyaluran mesin pengering gabah atau Vertical Dryer berkapasitas 10 ton kepada Kepala Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Hamzah.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Dinas Pertanian Kabupaten Takalar mengakui adanya kesalahan penginputan data kelompok tani oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui sistem SIMLU.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, Irham, membenarkan bahwa mesin Vertical Dryer tersebut telah diperiksa oleh pihak Kementerian Pertanian.
βAlsintan Vertical Dryer kemarin sempat dicek sama orang Kementerian Pertanian,β kata Irham saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Irham juga mengakui terdapat kekeliruan dalam proses penginputan data oleh BPP. Akibatnya, nama seorang kepala desa tercatat sebagai ketua kelompok tani yang diusulkan sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus kelompok tani. Karena itu, pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap data yang telah dimasukkan ke dalam sistem.
Akui Ada Kesalahan Data Penerima
Irham menjelaskan, proses pengusulan bantuan tersebut sebelumnya diawali dengan pengajuan proposal kelompok tani yang ditandatangani oleh penyuluh pertanian.
Dalam proses verifikasi, ketua kelompok tani yang tercantum dalam pengajuan disebut sedang sakit. Pihak keluarga yang diwakili anaknya kemudian hadir dalam tahapan verifikasi tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan langsung oleh pihak Kementerian Pertanian melalui beberapa kali pertemuan secara daring menggunakan aplikasi Zoom.
Irham menambahkan, persyaratan untuk memperoleh bantuan mesin Vertical Dryer terbilang ketat. Kelompok tani yang diprioritaskan merupakan kelompok yang telah memiliki fasilitas penggilingan padi dengan kapasitas minimal dua ton per jam, serta didukung kemampuan permodalan yang memadai.
Hal itu karena operasional mesin pengering membutuhkan pasokan bahan baku gabah dalam jumlah besar, yakni sekitar 10 ton.
Anggaran Alsintan Capai Rp9,3 Miliar
Berdasarkan data yang disampaikan, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Takalar telah menyalurkan sejumlah bantuan mesin pengering gabah.
Rinciannya, satu unit Vertical Dryer berkapasitas 30 ton dengan nilai anggaran sekitar Rp2,9 miliar dan empat unit lainnya dengan nilai anggaran keseluruhan sekitar Rp6,4 miliar.
Dengan demikian, estimasi total anggaran pengadaan lima unit mesin Vertical Dryer beserta bangunannya mencapai Rp9,3 miliar.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi perhatian serius. Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran negara seharusnya benar-benar diterima kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk mengoperasikan serta memanfaatkannya.
Lankoras-Ham Desak Kementan Setop Sementara Bantuan
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid, mendesak Kementerian Pertanian RI untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan Alsintan ke Kabupaten Takalar.
Menurutnya, dugaan ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar dilakukan perbaikan administrasi data penerima.
βPasca adanya kejadian salah distribusi Alsintan, kami berharap pihak Kementerian Pertanian RI menyetop sementara bantuan Alsintan untuk Kabupaten Takalar. Apalagi saat ini Kejati Sulsel sedang melakukan penyelidikan terhadap bantuan Alsintan di 24 kabupaten di Sulsel karena ditengarai pendistribusiannya tidak tepat sasaran,β tegas Adi Nusaid Rasyid, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh bantuan yang telah disalurkan benar-benar sesuai dengan kriteria penerima, prosedur pengusulan, serta ketentuan pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar kelompok tani penerima, tetapi juga perlu menelusuri proses pengusulan, verifikasi, validasi data, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penetapan penerima bantuan.
Dengan nilai pengadaan yang mencapai miliaran rupiah, transparansi dan akuntabilitas distribusi Alsintan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Kini, publik menunggu hasil pemeriksaan Kementerian Pertanian serta penjelasan lebih lanjut dari Dinas Pertanian Takalar terkait dugaan kesalahan data penerima bantuan tersebut.
Apakah persoalan ini sebatas kekeliruan administrasi penginputan data atau terdapat persoalan lain dalam proses pengusulan dan penyaluran bantuan? Hal itu perlu dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh.
(*)


Tinggalkan Balasan