TAKALAR, HBK – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, akhirnya angkat bicara terkait polemik dana hibah senilai Rp2,3 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada pihak Kejaksaan Negeri Takalar yang belakangan menjadi sorotan publik dan pemberitaan sejumlah media lokal.

Kajari Takalar Syamsurezky.

Syamsurezky menegaskan, pemberian hibah tersebut menurutnya telah memiliki dasar dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Hibah yang disebutnya memperbolehkan institusi kejaksaan menerima bantuan tersebut.

“Pada prinsipnya memang aturan di kami, di Perbup Nomor 9 Tahun 2012 tentang penerimaan hibah itu, di bawah saya dibolehkan di kami,” ujar Syamsurezky dalam keterangannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menyampaikan harapan atau imbauan terkait pemberian hibah kepada institusi kejaksaan.

Namun, menurut Syamsurezky, sejauh ini belum terdapat aturan tertulis yang secara tegas melarang penerimaan hibah tersebut. Karena itu, ia menilai pedoman dari kejaksaan terkait persoalan tersebut masih bersifat imbauan.

“Kecuali kalau sudah ada aturan secara tertulis, mungkin pemerintah daerah akan mempertimbangkan itu,” tambahnya.

Kajari Akui Inisiasi Desain Bangunan

Selain menjelaskan dasar penerimaan hibah, Syamsurezky juga mengungkapkan proses awal perencanaan pembangunan fisik yang berkaitan dengan bantuan tersebut.

Ia mengakui bahwa dirinya yang meminta dibuatkan gambar atau desain model bangunan dengan merujuk pada konsep bangunan yang pernah digunakan saat bertugas di Kabupaten Barru.

Menurutnya, ia kemudian meminta bantuan seorang konsultan yang sebelumnya pernah mengerjakan desain di Barru untuk membuat gambaran bangunan serupa di Takalar.

Desain tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat sebagai bagian dari penyusunan usulan proposal kepada pemerintah daerah.

“Itu ada proposal saya ke pemerintah daerah. Kebetulan yang gambar itu kan waktu saya di Barru, konsultan di sana yang dia pakai. Makanya saya bilang, bisa enggak kamu gambarkan saya yang kayak di Barru itu? Datanglah ke sini, digambarlah, makanya dia koordinasi dengan PU waktu itu untuk desain gambarnya,” jelasnya.

Syamsurezky menegaskan, tahapan yang dilakukan pihaknya masih sebatas pengajuan proposal dan penyusunan desain bangunan.

Sementara itu, proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme tender proyek, menurutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kajari Takalar saat diambil sumpahnya.

Polemik Hibah Masih Menyisakan Pertanyaan

Klarifikasi Kajari Takalar tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab polemik hibah Rp2,3 miliar yang berkembang di tengah masyarakat.

Meski demikian, penjelasan mengenai adanya dasar penerimaan hibah dan belum adanya larangan tertulis belum serta-merta menjawab seluruh aspek tata kelola pemberian bantuan tersebut.

Publik masih membutuhkan kejelasan mengenai dasar penganggaran hibah, mekanisme persetujuan, peruntukan dana, rincian kegiatan, hingga proses pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.

Terlebih, hibah yang bersumber dari keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pernyataan bahwa proses tender berada di tangan pemerintah daerah juga perlu diperjelas melalui dokumen perencanaan dan pengadaan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran antara penerima hibah dan pihak pemberi hibah.

Dengan demikian, polemik ini tidak cukup berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya kejaksaan menerima hibah. Aspek kepatutan, independensi kelembagaan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas penggunaan dana publik juga menjadi hal yang patut dijelaskan kepada masyarakat.

(Yuni)