TAKALAR, HBK — Polemik penerbitan izin pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Battery Swap Station di Kabupaten Takalar kembali menuai sorotan.

Kali ini, kalangan aktivis antikorupsi mempertanyakan kehati-hatian Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam mengambil kebijakan perizinan investasi. Bahkan, pengalaman Daeng Manye yang pernah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina ikut disinggung.

Wakil Ketua Lembaga Antikorupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-HAM) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid, menilai pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran penting bagi Daeng Manye agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan investasi.

Diketahui, Daeng Manye pernah dipanggil dan diperiksa KPK pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saat itu, ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait jabatannya sebagai Direktur Utama PT PINS Indonesia periode 2017-2019. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha Telkom Group yang terlibat sebagai pelaksana teknis proyek digitalisasi SPBU.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Takalar sebelumnya telah menegaskan bahwa posisi Daeng Manye dalam perkara tersebut adalah sebagai saksi, bukan tersangka. KPK juga belum pernah menyatakan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dimaksud.

Namun, bagi Adi Nusaid, pemeriksaan tersebut seharusnya menjadi pengingat penting tentang perlunya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan.

“Seharusnya beliau trauma. Pernah dipanggil KPK, pernah diperiksa berjam-jam, namanya disebut-sebut dalam perkara Rp3,6 triliun dengan kerugian negara Rp322,18 miliar versi BPK. Tapi kenapa sekarang malah gampang sekali tanda tangan izin prinsip?” ujar Adi Nusaid, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mempertanyakan urgensi penerbitan izin prinsip pembangunan SPKLU dan Battery Swap Station tersebut, terutama apabila masih terdapat persoalan administratif maupun persyaratan regulasi yang belum terpenuhi.

Menurutnya, kepala daerah harus memastikan setiap kebijakan investasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.

“Seharusnya makin hati-hati setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Bukan amburadul begini dalam memimpin birokrasi. Kenapa harus ada penerbitan izin prinsip? Kesannya memuluskan aktivitas investasi yang tidak sesuai regulasi,” pungkas Adi Nusaid Rasyid.

Sorotan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai dasar penerbitan izin prinsip SPKLU dan Battery Swap Station di Takalar, termasuk kesesuaian prosedur, kewenangan pemerintah daerah, serta pemenuhan seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.

Hingga persoalan ini menjadi perhatian publik, transparansi pemerintah daerah dalam menjelaskan dasar hukum dan mekanisme penerbitan izin menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.

Sebab, investasi memang perlu didorong untuk membuka peluang ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, setiap proses perizinan tetap harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Yuli)