ENREKANG, HBK — Ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah terbatas, masyarakat Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, memilih tidak tinggal diam.
Demi memperbaiki akses vital yang digunakan sehari-hari, warga bergotong royong mengumpulkan dana sekitar Rp100 juta untuk membantu merehabilitasi Jembatan Gantung Kaluppini-Tokkonan.
Upaya masyarakat tersebut kemudian mendapat dukungan dari PT Pertamina (Persero) melalui program JSR Pertamina dengan bantuan sekitar Rp300 juta.
Dukungan tersebut diserahkan pihak Pertamina kepada Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga, Rabu (23/9/2026), yang dirangkaikan dengan peresmian Jembatan Gantung Kaluppini-Tokkonan setelah menjalani proses rehabilitasi.
Bagi masyarakat, jembatan tersebut bukan sekadar konstruksi penghubung. Keberadaannya menjadi akses penting yang menghubungkan aktivitas warga di sedikitnya lima desa, yakni Kaluppini, Lembong, Tokkonan, Rosoan dan Ranga.
Karena itu, ketika kondisi jembatan membutuhkan pembenahan, masyarakat memilih bergerak dengan kemampuan yang mereka miliki.
Warga Patungan Rp100 Juta
Kepala Desa Kaluppini, Muhammad Salata, mengungkapkan rehabilitasi jembatan berawal dari kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki sejumlah bagian yang mengalami kerusakan.
Masyarakat kemudian melakukan swadaya dengan mengumpulkan dana sekitar Rp100 juta. Namun, kebutuhan rehabilitasi yang cukup besar membuat pemerintah desa berupaya mencari dukungan tambahan.
Upaya tersebut kemudian mendapat respons dari Pertamina.
Pihak Pertamina terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi jembatan melalui konsultan untuk memastikan kebutuhan pekerjaan dan menghitung besaran anggaran yang diperlukan.
“Pihak konsultan Pertamina datang terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Setelah itu dilakukan pengukuran dan perencanaan untuk menentukan kebutuhan anggaran,” jelas Muhammad Salata.
Bantuan sekitar Rp300 juta dari Pertamina selanjutnya digunakan untuk sejumlah pekerjaan rehabilitasi, di antaranya pembangunan talut, pengecoran, serta pembenahan bagian-bagian di sekitar jembatan.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat didorong melalui keterlibatan berbagai pihak, terutama ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah menghadapi keterbatasan. 
Bupati Akui Kemampuan Anggaran Terbatas
Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga menyampaikan apresiasi kepada Pertamina atas dukungan terhadap rehabilitasi Jembatan Gantung Kaluppini-Tokkonan.
Menurutnya, bantuan tersebut memiliki arti penting karena jembatan menjadi akses masyarakat dari sejumlah desa di kawasan tersebut.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Enrekang, kami menyampaikan terima kasih kepada Pertamina Pusat maupun Pertamina Parepare atas bantuan anggaran untuk jembatan ini,” ujar Yusuf Ritangnga.
Bupati juga mengakui kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat cukup besar.
Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, dinilai dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berawal dari Pemberitaan, Pertamina Turun Tangan
Dukungan Pertamina terhadap rehabilitasi jembatan tersebut juga memiliki cerita tersendiri.
Pihak Pertamina menyampaikan bahwa informasi mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi Jembatan Kaluppini-Tokkonan turut diketahui melalui pemberitaan serta informasi yang beredar di media sosial.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui komunikasi dan pembahasan hingga Pertamina menyatakan kesediaannya memberikan dukungan melalui program JSR Pertamina.
Setelah proses rehabilitasi rampung, masyarakat kini memiliki harapan baru terhadap akses penghubung yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari mereka.
Jembatan Kaluppini-Tokkonan diharapkan tidak hanya kembali berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan rasa aman dan memperlancar mobilitas warga dari lima desa yang menggunakannya.
Dari swadaya masyarakat hingga dukungan Pertamina, rehabilitasi Jembatan Kaluppini-Tokkonan menjadi gambaran kolaborasi dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat ketika kemampuan anggaran daerah terbatas.
(Abbas Nasir)
Tinggalkan Balasan