TAKALAR, HBK β Pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralan di Kabupaten Takalar semakin menuai sorotan.
Kali ini, perhatian tertuju pada penerbitan surat Persetujuan Prinsip oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan fasilitas pengisian dan penukaran baterai kendaraan listrik tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Bupati Takalar menerbitkan surat bernomor **500.11.5/1026/** tertanggal 22 Juni 2026. Surat itu berisi Persetujuan Prinsip kepada PT Wanua Batara Maitralan selaku pihak pengusul dan pengembang untuk rencana pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar.
Lahan tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian *Battery Swap Station* kendaraan motor listrik.
Dalam salah satu diktum surat tersebut ditegaskan bahwa PT Wanua Batara Maitralan bertindak sebagai penyewa, pengembang, sekaligus penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
βPT Wanua Batara Maitralan akan bertindak sebagai penyewa, pengembang, dan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, dengan tetap berpedoman ketentuan perundang-undangan,β demikian bunyi surat yang ditandatangani Bupati Takalar tersebut.
Namun, penerbitan persetujuan prinsip itu justru memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan legalitas pembangunan proyek di lapangan.
Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid, menilai proyek tersebut belum semestinya dilaksanakan apabila sejumlah persyaratan perizinan belum terpenuhi.
Ia menduga pembangunan SPKLU tersebut belum mengantongi perizinan berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui mekanisme instansi teknis terkait, serta persetujuan administrasi pengelolaan barang milik daerah.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri karena menyangkut penggunaan aset milik pemerintah daerah sekaligus legalitas pembangunan fasilitas usaha.
**Izin Prinsip Bupati Ikut Dipertanyakan**
Adi Nusaid Rasyid menegaskan, penerbitan persetujuan prinsip oleh kepala daerah tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pemenuhan seluruh persyaratan perizinan pembangunan.
Terlebih, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat persyaratan teknis, tata ruang, bangunan gedung, maupun administrasi pemanfaatan aset daerah yang belum diselesaikan.
Ia bahkan menilai persetujuan prinsip tersebut berpotensi dievaluasi atau dibatalkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hasil kajian teknis.
βPenerbitan izin oleh bupati wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melalui kajian teknis. Jika melanggar RTRW, produk hukum tersebut dapat dianggap tidak sah atau berisiko dibatalkan,β kata Adi Nusaid Rasyid saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menyoroti nomenklatur izin prinsip yang digunakan dalam dokumen tersebut. Menurutnya, mekanisme perizinan berusaha telah mengalami perubahan sejak diberlakukannya sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
Adi menyebut, perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 beserta ketentuan pelaksanaannya, dengan mekanisme pemrosesan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
βPada prinsipnya, izin prinsip secara resmi sudah tidak diterbitkan sejak 2 Januari 2018 dan telah mengalami perubahan mekanisme, mulai dari pendaftaran penanaman modal, izin investasi, hingga sistem perizinan terintegrasi,β ujarnya.
**Potensi Hukum Jika Ada Penyalahgunaan Wewenang**
Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa penerbitan persetujuan prinsip merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, persoalan administrasi tidak otomatis menjadi tindak pidana. Namun, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang disertai unsur melawan hukum, keuntungan pribadi atau pihak lain, maupun kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
Demikian pula apabila terdapat bukti penerimaan uang, hadiah, atau janji yang berkaitan dengan penerbitan persetujuan tersebut, maka aspek tindak pidana korupsi perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
βPada dasarnya, penerbitan izin prinsip adalah tindakan hukum administrasi negara. Jika izin diterbitkan sesuai prosedur, hal tersebut bukan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut bergeser ke ranah pidana apabila memenuhi kriteria pelanggaran hukum tertentu,β tegasnya.
Sorotan terhadap proyek SPKLU ini pun semakin menguat. Publik kini menanti penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Takalar mengenai dasar penerbitan persetujuan prinsip, status pemanfaatan aset daerah, kelengkapan perizinan, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan bangunan gedung.
Klarifikasi dari Bupati Takalar dan instansi teknis terkait menjadi penting agar tidak muncul kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengembang.
Sebab, proyek yang membawa nama investasi dan pengembangan kendaraan listrik sekalipun tetap wajib tunduk pada aturan. Jangan sampai semangat mendatangkan investasi justru mendahului kepatuhan terhadap prosedur hukum. (Yuni)


Tinggalkan Balasan