“Perintahkan Tarik Semua 85 Alsintan di Takalar, Oknum ASN Salahgunakan Bantuan Terancam Diproses Hukum”

TAKALAR, HBK – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, meluapkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap dugaan penyalahgunaan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang semestinya diperuntukkan bagi petani, tetapi justru diduga diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Amran menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap praktik mafia bantuan pertanian.

Ia bahkan meminta aparat penegak hukum (APH) menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada siapa pun yang terbukti menyelewengkan bantuan pemerintah.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Amran saat penyerahan bantuan alsintan di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).

Di hadapan wartawan, Amran menegaskan bahwa bantuan alsintan merupakan hibah pemerintah yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak.

Karena itu, bantuan tersebut wajib disalurkan kepada petani secara gratis dan tidak boleh dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Ini menzolimi orang kecil, menzolimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” tegas Amran.

Nada kemarahan Mentan bukan tanpa alasan. Menurutnya, praktik memperjualbelikan bantuan pemerintah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan negara sekaligus tindakan yang merampas hak petani kecil.

Ia menegaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran dan bantuan pertanian untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani, bukan untuk memperkaya oknum yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya.

85 Unit Alsintan di Takalar Diminta Ditarik

Sorotan keras Amran juga mengarah ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menyusul informasi dugaan penyimpangan distribusi bantuan alsintan di daerah tersebut.

Mentan secara tegas meminta agar 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah segera ditarik untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Kementerian Pertanian tidak ingin bantuan negara yang diduga disalahgunakan terus berada dalam penguasaan pihak yang tidak berhak.

Amran juga menghendaki agar apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Asisten Intelijen Kodam dan jajaran kepolisian atas upaya pengungkapan praktik penyimpangan bantuan pertanian.

Menurutnya, pemberantasan mafia alsintan harus menjadi perhatian serius sebagaimana pemerintah sebelumnya melakukan penindakan terhadap praktik mafia beras.

Andi Amran Sulaiman.

Tak Ada yang Kebal Hukum, Meski Mengaku Kerabat Menteri

Dalam keterangannya, Amran juga menyinggung adanya pihak tertentu yang diduga mengklaim memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya.

Ia menegaskan, hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum.

Amran menyampaikan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pertanian.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan mafia bantuan pertanian harus dilakukan secara objektif, termasuk apabila dugaan penyimpangan melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN).

Bantuan Negara Bukan untuk Diperjualbelikan

Kasus dugaan penyimpangan alsintan di Takalar menjadi perhatian serius karena menyangkut hak petani yang seharusnya memperoleh fasilitas pemerintah untuk menunjang kegiatan produksi pertanian.

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik memperjualbelikan bantuan negara bukan hanya persoalan pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana yang harus ditelusuri aparat penegak hukum.

Karena itu, penarikan 85 unit alsintan perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengadaan, penyaluran, penerima bantuan, penguasaan barang, hingga dugaan transaksi jual-beli.

Publik kini menunggu langkah konkret Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.

Sebab, bantuan yang dibeli menggunakan uang rakyat seharusnya sampai ke tangan petani, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

(*)