TAKALAR, HBK β Polemik pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, semakin menuai sorotan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak perusahaan beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengklarifikasi dugaan pembangunan SPKLU yang disebut belum mengantongi sejumlah perizinan.
Anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, menilai pembangunan fasilitas tersebut diduga mengabaikan sejumlah persyaratan administratif dan ketentuan perizinan. Bahkan, muncul indikasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah tanpa melalui mekanisme persetujuan sebagaimana mestinya.
Ia mempertanyakan legalitas pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik tersebut, terutama pada lokasi yang menggunakan lahan aset pemerintah daerah dan tersebar di sejumlah titik, termasuk kawasan perkantoran pemerintahan.
“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh pihak pelaksana atau vendor,” kata Ahmad Sabang, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ahmad, berdasarkan informasi yang diperolehnya, pembangunan SPKLU tersebut diduga belum dilengkapi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis PUPR, serta persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kelengkapan administrasi pembangunan. Lebih jauh, DPRD perlu memastikan apakah pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan komersial telah melalui prosedur yang sah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mengingatkan, setiap pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk kegiatan bisnis harus memiliki dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta ketentuan kontribusi yang jelas sesuai regulasi.
“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan dan aset, Ahmad juga menyoroti aspek tata ruang serta lokasi pembangunan. Ia mengaku prihatin apabila fasilitas SPKLU didirikan pada area yang tidak semestinya, termasuk jika terdapat bangunan atau instalasi yang menggunakan trotoar sebagai ruang publik.
“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” sambungnya.
DPRD Siapkan RDP, Pihak Perusahaan Akan Dipanggil
Sebagai tindak lanjut, Ahmad mengaku telah menyampaikan usulan kepada pimpinan DPRD Takalar agar segera mengagendakan RDP dengan menghadirkan PT Wanua Batara Maitralam.
Ia berharap rapat tersebut juga melibatkan OPD teknis, DPMPTSP, Dinas PUPR, pengelola aset daerah, serta instansi terkait lainnya agar seluruh persoalan dapat dibuka secara transparan.
“Kami sudah mengajukan kepada pimpinan DPRD agar segera dilakukan RDP. Kita ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses perizinannya, status pemanfaatan aset daerah, serta apa kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.
Mantan aktivis tersebut menegaskan, DPRD tidak ingin keberadaan investasi di Takalar justru mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan kepentingan daerah.
Bahkan, apabila dalam proses penelusuran dan RDP ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kalau memang ada potensi kerugian negara atau daerah akibat aturan pajak dan retribusi yang diabaikan, tentu kami akan merekomendasikan agar aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Menurut Ahmad, DPRD berkepentingan memastikan setiap investasi yang masuk ke Takalar berjalan sesuai ketentuan, tidak melanggar tata ruang, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan potensi pendapatan daerah.
Langkah yang diusulkan Ahmad Sabang tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal.
Ia memastikan DPRD akan segera mengagendakan RDP dengan pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait polemik pembangunan SPKLU tersebut.
βSegera kita agendakan untuk melakukan RDP kepada PT Wanua Batara Maitralam,β kata Muhammad Rijal saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
RDP tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus pintu masuk bagi DPRD untuk menelusuri legalitas pembangunan, status penggunaan aset daerah, kesesuaian tata ruang, hingga potensi kewajiban perusahaan terhadap pendapatan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Wanua Batara Maitralam, OPD terkait, maupun Pemerintah Kabupaten Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait tetap diperlukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan ruang hak jawab.
(Yuni)



Tinggalkan Balasan