SIDRAP, HBK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap terus mendorong penguatan sinergi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Salah satunya melalui sosialisasi percepatan pendaftaran keanggotaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Sidrap.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sidrap, Jalan Jenderal Sudirman, Pangkajene, Selasa (17/11/2026), dengan melibatkan unsur kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pengurus ABPEDNAS, serta para ketua dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Sidrap.

Hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Adhy Kusumo Wibowo, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Irtanto Hadi Saputra, S.H., M.H. Turut hadir Sekretaris Dinas PMD Sidrap Munasri dan Ketua ABPEDNAS Sidrap Sardani.

Kajari Sidrap Adhy Kusumo Wibowo sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberadaan organisasi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, koordinasi, serta memperlancar penyampaian informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa hingga kabupaten.

Menurut Adhy, selama lebih dari satu tahun bertugas di Sidrap, pelaksanaan pendampingan melalui program Jaga Desa telah berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang terbangun antara kejaksaan, kepala desa, dan BPD.

“Organisasi memang idealnya harus ada untuk memberikan informasi terhadap berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.

Adhy berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa dan BPD.

“Kejaksaan dalam hal ini siap membantu apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya kepala desa dan BPD, dalam menjalankan program-program yang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ABPEDNAS Sidrap Sardani mengatakan, keberadaan organisasi tersebut merupakan wadah untuk memperkuat solidaritas, komunikasi, dan koordinasi antaranggota BPD.

Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi di desa masing-masing membutuhkan ruang komunikasi yang efektif, termasuk membangun sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah desa.

Ia mengajak seluruh anggota BPD agar memanfaatkan organisasi ABPEDNAS sebagai sarana menyampaikan aspirasi, bertukar informasi, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan di tingkat desa.

“Melalui organisasi ini, mari kita saling bersinergi, baik dengan aparat penegak hukum maupun pemerintah desa, sehingga setiap permasalahan dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama,” ungkap Sardani.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Intelijen Kejari Sidrap Irtanto Hadi Saputra menekankan pentingnya membangun sinergi antarlembaga dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan menghormati kewenangan masing-masing.

Di hadapan peserta dari unsur BPD dan Satlinmas, Irtanto mengajak seluruh pihak memperkuat jejaring informasi, koordinasi, serta langkah pencegahan terhadap potensi persoalan hukum di lingkungan pemerintahan desa.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Jaga Desa, Desa Sadar Hukum, dan deteksi dini berbasis masyarakat. Ketiga hal tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Sidrap Munasri mengajak seluruh anggota BPD untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga dapat memperkuat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di desa masing-masing.

Melalui sosialisasi tersebut, Kejari Sidrap berharap terbangun koordinasi yang semakin solid antara kejaksaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas.

Lebih dari sekadar percepatan pendaftaran keanggotaan, penguatan organisasi dan jejaring komunikasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dan persoalan hukum di desa.

Dengan demikian, sinergi antarlembaga diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih transparan, tertib, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Arya)