TAKALAR, HBK — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot pemeriksaan saksi-saksi kasus korupsi digitalisasi SPBU dengan PT Telkom Indonesia.

Salah satu terperiksa di KPK yakni Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Mantan Direktur PT PINS Indonesia anak usaha PT Telkom Indonesia diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Selasa, 5 Agustus 2025 di Gedung Merah Putih KPK.

Muhammad Firdaus pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PINS Indonesia (anak usaha Telkom Indonesia) pada periode 2017–2019, yang terlibat dalam pelaksana teknis proyek tersebut.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan setiap saksi yang dipanggil untuk dimintai penjelasan, tentu posisinya adalah untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara.

β€œKarena dari keterangan para saksi itulah kemudian dapat terungkap bagiamana konstruksi perkara ini secara utuh,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Diketahui, KPK telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023, serta menyita uang senilai Rp2 miliar.

Penahanan 3 Tersangka Agustus 2026.

KPK secara resmi menahan tiga tersangka sejak 4 Agustus 2026, DR (Dian Rachmawan)-Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia periode 2017–2019.

Selanjutnya, WER (Weriza)-Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Promen PT Telkom. EL (Elvizar)-Mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PT PCS).

Penyitaan Uang Rp2 Miliar (November 2026 / Temuan Baru.

KPK menyita uang sebesar Rp2 miliar yang diserahkan secara kooperatif oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin (BR), sejak Agustus 2025. Uang tersebut diduga berasal dari pihak swasta yang terkait dengan pengerjaan proyek digitalisasi SPBU.

Kerugian Negara.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kasus korupsi pada proyek kerja sama Pertamina dan Telkom senilai Rp3,6 triliun ini merugikan keuangan negara sebesar Rp322,18 miliar akibat pengondisian vendor, penunjukan langsung, dan penggantian spesifikasi perangkat (seperti mesin EDC/ATG) yang tidak sesuai ketentuan.

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE PERNAH DIPERIKSA KPK

Perkembangan pemeriksaan terhadap Refi Guspa juga mengingatkan kembali pada pemeriksaan Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang kini menjabat sebagai Bupati Takalar periode 2025–2030.

Firdaus sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada Selasa, 5 Agustus 2025, terkait perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan posisinya saat menjabat sebagai Direktur Utama PT PINS Indonesia periode 2017–2019, sebelum dirinya terjun ke pemerintahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat itu membenarkan pemeriksaan Firdaus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipublikasikan pada 8 Agustus 2025, Firdaus menegaskan bahwa kehadirannya di KPK merupakan pemenuhan panggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan.

β€œMari kita sama-sama menghormati proses hukum, dan saat ini saya hanya ingin bekerja untuk Takalar yang lebih baik,” ujar Firdaus sebagaimana dikutip dalam keterangan tersebut.

Dengan demikian, pemeriksaan Firdaus pada 2025 dan pemeriksaan Refi Guspa pada November 2026 merupakan dua agenda pemeriksaan saksi dalam perkara yang sama. Namun, belum ada keterangan resmi KPK yang menyatakan adanya hubungan khusus antara keduanya dalam konstruksi dugaan tindak pidana tersebut.

MENUNGGU PENJELASAN LEBIH LANJUT

Pemeriksaan Refi Guspa menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU, termasuk mekanisme pengadaan perangkat, keterlibatan perusahaan pelaksana, serta pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Refi Guspa maupun Mohammad Firdaus Daeng Manye mengenai hubungan profesional keduanya pada masa Refi bekerja di PT PINS Indonesia, termasuk apakah keduanya pernah berada dalam satu struktur kerja.

Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan mengenai perkara ini tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan yang mendahului proses hukum.

KPK sendiri masih terus mendalami perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 yang telah menjerat tiga tersangka tersebut. (Yuli)