“Hibah Rp2,3 Miliar dari Pemkab Takalar Terus Jadi Disorot“
TAKALAR, HBK – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, akhirnya buka suara menanggapi polemik dana hibah senilai Rp2,3 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada institusi kejaksaan yang belakangan menjadi sorotan media lokal.
Dalam klarifikasinya, Syamsurezky menegaskan bahwa penerimaan bantuan atau hibah tersebut telah memiliki landasan aturan dan melalui mekanisme yang menurutnya diperbolehkan.
Ia merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2012 tentang penerimaan hibah yang disebutnya menjadi salah satu dasar bagi institusinya dalam menerima bantuan tersebut.
“Pada prinsipnya memang aturan di kami, di Perbup Nomor 9 Tahun 2012 tentang penerimaan hibah itu di bawah saya dibolehkan di kami,” kata Syamsurezky saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Syamsurezky juga menyinggung perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap persoalan pemberian hibah kepada institusi kejaksaan.
Menurutnya, KPK sebelumnya telah menyampaikan harapan atau imbauan terkait hal tersebut. Namun, ia menyebut belum ada ketentuan tertulis yang secara resmi melarang penerimaan hibah dimaksud.
“Kecuali kalau sudah ada aturan secara tertulis, mungkin pemerintah daerah akan mempertimbangkan itu,” tambahnya.
Kajari Ungkap Inisiatif Desain Bangunan
Selain menjelaskan landasan penerimaan hibah, Syamsurezky juga mengungkapkan proses awal perencanaan pembangunan fisik yang berkaitan dengan dana tersebut.
Ia mengakui bahwa dirinya yang meminta dibuatkan gambar atau desain model bangunan dengan merujuk pada konsep bangunan yang pernah dilihatnya saat bertugas di Kabupaten Barru.
Untuk merealisasikan gambaran tersebut, ia mengaku meminta bantuan konsultan yang sebelumnya dikenalnya di Barru.
Selanjutnya, konsultan tersebut datang ke Takalar dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun desain yang kemudian menjadi bagian dari usulan proposal kepada pemerintah daerah.
“Itu ada (sarana) proposal saya ke pemerintah daerah. Kebetulan yang gambar itu ‘kan waktu saya di Barru ‘kan konsultan di sana yang dia pakai. Makanya saya bilang, ‘bisa enggak kamu gambarkan saya yang kayak di Barru itu?’, datanglah ke sini, digambarlah, makanya dia koordinasi dengan PU waktu itu untuk desain gambarnya,” jelasnya.
Syamsurezky menegaskan bahwa keterlibatannya dalam proses tersebut masih sebatas penyampaian usulan dan permintaan desain bangunan.
Sementara itu, menurut penjelasannya, proses pengadaan atau tender proyek sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, ia membedakan antara inisiatif penyusunan konsep pembangunan dengan pelaksanaan pengadaan proyek yang berada di bawah mekanisme Pemkab Takalar.
Polemik Belum Sepenuhnya Terjawab
Menanggapi berbagai pemberitaan dan respons masyarakat, Syamsurezky menilai informasi yang berkembang di luar belum sepenuhnya menggambarkan fakta yang sebenarnya.
Namun, klarifikasi tersebut sekaligus membuka sejumlah aspek yang masih membutuhkan penjelasan lebih jauh, terutama mengenai dasar hukum hibah, mekanisme penganggaran, tujuan penggunaan dana, serta hubungan antara proposal pembangunan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana hibah tersebut, termasuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, penjelasan mengenai imbauan KPK juga perlu diperjelas melalui dokumen atau keterangan resmi agar tidak menimbulkan tafsir bahwa ketiadaan larangan tertulis otomatis menjadikan setiap pemberian hibah dapat dilakukan tanpa persyaratan.
Hingga berita ini disusun, polemik hibah Rp2,3 miliar tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lengkap dari Pemkab Takalar, khususnya terkait proses penganggaran, persetujuan hibah, peruntukan dana, serta mekanisme pelaksanaannya.
(Yuni)
Tinggalkan Balasan