PINRANG, HBK – Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan, program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11).
Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BPKP dan LKPP tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah aspek strategis menjadi perhatian, terutama pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan yang dinilai memiliki potensi kerawanan penyimpangan apabila tidak dikelola dengan pengawasan yang memadai.
Bupati Irwan Hamid menilai, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial atau sebatas pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi komitmen nyata yang diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Setiap anggaran yang dikelola, lanjutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia berharap penguatan koordinasi dan pengawasan yang melibatkan lembaga pemerintah pusat tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang.
Dengan sistem pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, pelayanan publik diharapkan berjalan lebih optimal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, serta pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan, serta sejumlah pejabat dari unsur pengawasan dan pelayanan publik tingkat provinsi.
Bupati Irwan Hamid hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H. Nasrun Paturusi, Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. (Ady)
Tinggalkan Balasan