SIDRAP, HBK — Perkembangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dikaitkan dengan Yuliana alias Madam Katty kembali menjadi sorotan.
Jumlah pihak yang mengaku dirugikan diduga terus bertambah, dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.
Terbaru, seorang pengusaha di Sidrap berinisial HSB melaporkan dugaan penipuan berkedok jasa titip pembelian barang dari China dengan total kerugian mencapai Rp690.500.000 atau hampir Rp700 juta.
Laporan tersebut resmi diterima Polres Sidrap pada 23 September 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/578/IX/2026/Res. Sidrap/Polda Sulsel.
Dalam laporan itu, HSB mengadukan dugaan tindak pidana perbuatan curang dan atau penggelapan yang diduga melibatkan Yuliana alias Madam Katty.
Munculnya laporan baru ini semakin menambah panjang daftar persoalan hukum yang dikaitkan dengan nama Madam Katty. Sebelumnya, sejumlah pihak juga telah mengadukan dugaan penipuan dalam transaksi pakaian, bisnis telur hingga jasa titip.
Dijanjikan Barang dari China, Uang Ditransfer Bertahap
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak korban dalam laporan kepolisian, peristiwa bermula ketika terlapor menawarkan kerja sama pembelian barang melalui jasa titip dari China.
Untuk meyakinkan korban, terlapor disebut mengaku sedang berada di China dan melakukan komunikasi melalui panggilan video atau video call.
Dalam komunikasi tersebut, korban diyakinkan bahwa barang yang ditawarkan benar-benar berasal dari China dengan harga yang diklaim lebih murah dibandingkan harga pasaran di Indonesia.
Tawaran tersebut kemudian membuat korban tertarik melakukan pemesanan dan mempercayakan sejumlah uang kepada terlapor.
Transfer pertama sebesar Rp100 juta disebut dilakukan pada 11 September 2025. Pengiriman uang selanjutnya berlangsung secara bertahap hingga lima kali transaksi melalui rekening Bank BRI yang digunakan dalam transaksi tersebut.
Dalam dokumen laporan, rekening penerima tercatat atas nama Erika Ananda Yuli.
Dari keseluruhan transaksi, uang yang telah ditransfer korban mencapai Rp690.500.000.
Namun, hingga laporan dibuat, barang yang dijanjikan disebut tidak pernah diterima korban. Terlapor juga dikabarkan sulit dihubungi maupun ditemui.
Kondisi tersebut membuat korban merasa dirugikan dan akhirnya membawa persoalan itu ke ranah hukum.
Bagi HSB, persoalan ini bukan sekadar transaksi bisnis yang tidak berjalan sesuai kesepakatan.
Uang senilai Rp690,5 juta telah diserahkan secara bertahap berdasarkan kepercayaan terhadap janji pengadaan barang dari luar negeri. Namun, barang yang dijanjikan tak kunjung diterima.
Kini, setelah laporan resmi disampaikan sejak 23 September 2026, korban kembali mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut.
Korban berharap kepolisian dapat menelusuri secara menyeluruh alur transaksi, keberadaan dana yang telah ditransfer, serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepastian penanganan menjadi penting agar korban memperoleh kejelasan atas laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Perkembangan laporan tersebut turut mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH KUR) Sidrap.
Ketua LBH KUR Sidrap sekaligus kuasa hukum dan pendamping korban, Lili Hernawati, SH., MH., kembali mendatangi Polres Sidrap pada Rabu (18/11/2026).
Kedatangannya bertujuan menemui penyidik sekaligus mempertanyakan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan kliennya.
Usai melakukan kunjungan, Lili menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan proses hukum terhadap laporan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, laporan dengan nilai kerugian mencapai Rp690,5 juta membutuhkan perhatian serius, mengingat besarnya kerugian yang dialami korban.
Pihaknya berharap penyidik dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah penyelidikan maupun tindak lanjut yang telah dilakukan.
Bagi LBH KUR, kejelasan perkembangan perkara merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mengadukan dugaan tindak pidana.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 29 September 2026, Kasat Reskrim Polres Sidrap telah menyampaikan kepada korban bahwa laporan tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan/penyidikan dalam jangka waktu 60 hari.
Surat bernomor B/SP2HP/805/IX/RES.1.11./2026/Sat Reskrim/Polres Sidrap/Polda Sulsel tersebut juga mencantumkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan yang diterbitkan pada 29 September 2026.
Dalam dokumen itu, korban turut diberikan informasi mengenai penyidik yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan perkara.
Dengan adanya pemberitahuan resmi tersebut, korban kini menantikan tindak lanjut konkret dari penyidik.
Terlebih, laporan telah berjalan hampir dua bulan sejak diterima kepolisian. Karena itu, penjelasan mengenai hasil langkah-langkah penyelidikan menjadi hal yang dinantikan pihak korban maupun pendamping hukumnya.
Munculnya laporan HSB dengan nilai kerugian Rp690,5 juta kembali menambah perhatian terhadap sejumlah dugaan persoalan transaksi bisnis yang dikaitkan dengan Yuliana alias Madam Katty.
Sebelumnya, nama yang bersangkutan juga dikaitkan dengan sejumlah pengaduan terkait transaksi pakaian, bisnis telur, dan jasa titip.
Kini, laporan dugaan penipuan berkedok pengadaan barang dari China kembali menambah daftar perkara yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Jika terdapat keterkaitan antara satu laporan dengan laporan lainnya, penyidik diharapkan dapat mengungkapnya melalui pendalaman keterangan para pihak, pemeriksaan dokumen transaksi, penelusuran rekening, serta aliran dana.
Penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah perkara-perkara yang dilaporkan berdiri sendiri atau memiliki hubungan dalam pola transaksi maupun pihak-pihak yang terlibat.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Kasus ini menjadi perhatian karena nilai kerugian yang dilaporkan tidak kecil, sementara pihak yang mengaku dirugikan berharap memperoleh kepastian atas uang yang telah diserahkan.
Bagi korban, proses hukum tidak cukup hanya berhenti pada penerimaan laporan dan penerbitan surat pemberitahuan perkembangan perkara. Diperlukan pula penanganan yang terukur, transparan, dan memberikan kejelasan terhadap setiap tahapan yang telah dilakukan.
Kini, perhatian kembali tertuju kepada penyidik Polres Sidrap.
Sejumlah hal menjadi penting untuk ditelusuri, mulai dari keberadaan uang Rp690,5 juta, rekening penerima, realisasi janji pengadaan barang, hingga kemungkinan adanya keterkaitan dengan laporan-laporan lain.
Publik pun menanti keseriusan aparat dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mengaku menjadi korban.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh dugaan terhadap pihak yang dilaporkan belum merupakan kesimpulan hukum dan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. (Arya)


Tinggalkan Balasan