Informasi terbaru dari HarianBeritaKota.com untuk wilayah Sulsel dan Indonesia.
PINRANG, HBK — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Pinrang mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Pemkab Pinrang mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, mulai dari memperkuat pengawasan distribusi hingga mengusulkan penambahan kuota BBM dan elpiji bersubsidi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas serta para agen penyalur. Forum itu menjadi ruang evaluasi untuk melihat kondisi distribusi BBM dan elpiji secara lebih menyeluruh, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat.
Pemkab Perkuat Pengawasan Distribusi
Wabup Sudirman menegaskan BBM dan elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.
BBM menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi, sedangkan elpiji menjadi kebutuhan utama rumah tangga serta pelaku usaha kecil.
Karena itu, persoalan ketersediaan, distribusi dan harga kedua komoditas tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Pemkab Pinrang kemudian mengarahkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Polri.
Tim tersebut nantinya diharapkan turun langsung memantau distribusi di lapangan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM maupun elpiji.
Menurut Sudirman, pengawasan langsung penting untuk memastikan jalur distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegasnya. 
SPBU Diusulkan Tambah Kuota BBM Bersubsidi
Selain memperketat pengawasan, Pemkab Pinrang juga menyiapkan langkah dari sisi pasokan.
Dinas terkait diarahkan untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada setiap SPBU di Kabupaten Pinrang.
Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat memperbesar ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi antrean dan kesulitan masyarakat memperoleh BBM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan mobilitas dan aktivitas ekonominya pada ketersediaan BBM.
Elpiji 3 Kg Didorong Tambah Pasokan
Persoalan serupa juga menjadi perhatian pada distribusi gas elpiji bersubsidi.
Pemkab Pinrang akan mengajukan kuota fakultatif untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang meningkat pada kondisi tertentu.
Penambahan pasokan diharapkan mampu membantu mengatasi keterbatasan elpiji sekaligus mendorong harga kembali berada pada tingkat yang lebih terjangkau.
Pemkab juga meminta seluruh pihak yang berada dalam rantai distribusi, mulai dari agen hingga penyalur, menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban
Sudirman menekankan bahwa penyelesaian persoalan BBM dan elpiji membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, Hiswana Migas, agen maupun penyalur memiliki peran masing-masing untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Pengawasan yang lebih kuat diharapkan dapat menutup ruang terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan komoditas bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dengan kombinasi pengawasan lapangan, penambahan kuota dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Pinrang berharap kelangkaan BBM bersubsidi dan elpiji dapat segera teratasi.
Target akhirnya sederhana: pasokan tersedia, distribusi tepat sasaran, harga tetap wajar dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan energi sehari-hari. (Ady)
Tinggalkan Balasan