“Ada ironi yang terasa getir ketika kekeringan datang“
Di satu sisi, masyarakat berjuang mendapatkan air. Sumur mengering, kebutuhan rumah tangga meningkat, dan warga harus menunggu bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.
Di sisi lain, kendaraan tangki yang hadir membawa air—yang semestinya menjadi simbol pelayanan kepada masyarakat—justru dapat memunculkan pertanyaan ketika dibalut atribut atau bendera politik.
Di sinilah persoalannya.
Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan air adalah kewajiban, bukan hadiah.
Ketika fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik kemudian tampil dengan simbol politik, batas antara pelayanan kepada rakyat dan kepentingan politik menjadi kabur.
Memang, memasang atribut politik pada kendaraan bantuan tidak serta-merta membuktikan bahwa bantuan tersebut bermuatan politik. Tetapi dalam situasi masyarakat sedang mengalami kesulitan, persepsi publik juga harus menjadi pertimbangan.
Sebab, fasilitas publik dibangun dengan uang rakyat.
Kendaraan operasional dibeli menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Operasionalnya membutuhkan anggaran. Air yang didistribusikan pun merupakan bagian dari pelayanan yang semestinya diterima masyarakat.
Lantas, pantaskah fasilitas tersebut sekaligus menjadi media promosi politik?
Pertanyaan itu layak diajukan.
Bukan untuk menghalangi siapa pun membantu masyarakat. Justru sebaliknya, semakin besar kepedulian kepada rakyat, semakin penting pula menjaga bantuan tersebut tetap bersih dari kepentingan politik.
Kalau ingin membantu, bantulah.
Kalau ingin hadir di tengah masyarakat, hadirkan solusi.
Tetapi jangan sampai penderitaan masyarakat menjadi latar belakang untuk membangun popularitas.
Rakyat Tidak Butuh Panggung
Dalam kondisi normal, atribut politik mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Namun ketika masyarakat sedang antre mendapatkan air, situasinya berbeda.
Warga tidak sedang membutuhkan baliho. Tidak sedang membutuhkan slogan. Apalagi membutuhkan kampanye terselubung.
Mereka membutuhkan air.
Di tengah kekeringan, yang paling penting bukan siapa yang namanya terpampang di kendaraan tangki, tetapi berapa banyak rumah yang mendapatkan air dan berapa lama kebutuhan mereka dapat terpenuhi.
Karena itu, pemerintah maupun perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan harus mampu menjaga netralitas fasilitas publik.
Bantuan kepada masyarakat harus diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Jangan sampai muncul kesan bahwa air mengalir bersama kepentingan tertentu.
Bantuan Harus Bersih dari Kepentingan
Politik memang bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi tidak semua ruang harus dijadikan arena politik.
Ada ruang yang harus dijaga bersama: pelayanan publik.
Air bersih adalah salah satunya.
Ketika bencana kekeringan terjadi, pemerintah semestinya tampil sebagai pelayan seluruh masyarakat, tanpa melihat warna politik, pilihan politik, maupun latar belakang warga.
Begitu pula setiap fasilitas yang dibiayai uang rakyat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tanpa harus merasa sedang menjadi objek pencitraan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar atribut yang terlihat di kendaraan bantuan.
Ukuran keberhasilannya sederhana:
Apakah rakyat mendapatkan air?
Apakah warga yang sumurnya mengering bisa terbantu?
Apakah distribusi berlangsung merata?
Apakah mereka yang paling membutuhkan menjadi prioritas?
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting.
Sebab, ketika rakyat sedang haus, yang dibutuhkan bukan siapa yang paling banyak tampil, tetapi siapa yang benar-benar hadir menyelesaikan persoalan.
Air harus mengalir kepada rakyat.
Bukan menjadi alat untuk mengalirkan kepentingan politik.
Tinggalkan Balasan