Kajati Sulsel Temui Pj Gubernur Sulsel, Bahas Percepatan Investasi dan Kepastian Hukum untuk Pertumbuhan Ekonomi

MAKASSAR, HBK — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, bertemu dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (7/11/2024) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan investasi di Sulawesi Selatan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan ini, Kajati Sulsel Agus Salim menyampaikan komitmen Kejaksaan dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh investor adalah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi, terutama dari pihak asing.

“Investor sangat membutuhkan kepastian regulasi serta jaminan perlindungan investasi agar merasa aman dan percaya menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sulsel,” ujar Agus Salim.

Ia juga menyoroti bahwa proses perizinan sering kali menjadi kendala utama.

“Perizinan bisa menjadi gerbang masuk bagi investor global, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat menjadi penghambat bagi mereka yang ingin menanamkan modal di Indonesia,” katanya.

Agus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kepastian hukum.

“Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama membangun iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan dalam upaya percepatan investasi di Sulsel.

Ia mengakui bahwa menciptakan lingkungan investasi yang ramah merupakan tugas yang perlu segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung upaya percepatan investasi untuk meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel juga tengah berupaya memberikan kemudahan perizinan yang dilengkapi dengan rencana investasi yang tersebar di 24 kabupaten/kota,” ungkap Prof. Zudan.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel berkomitmen membangun iklim investasi yang sehat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami akan bekerja sama dengan instansi vertikal untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

KASI PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULSEL
Soetarmi, S.H., M.H.
HP: 081342632335