TAKALAR, HBK – Konsistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dalam menerapkan aturan perizinan usaha kini menjadi sorotan.

Dua kebijakan berbeda dalam penanganan kegiatan usaha memunculkan pertanyaan mengenai standar penegakan aturan di daerah tersebut.

Pada Mei 2025, Pemkab Takalar mengambil langkah tegas dengan menyegel dua bangunan toko ritel modern Alfamart karena dinilai belum memenuhi sejumlah persyaratan perizinan.

Namun, pada Juni 2026, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye justru menerbitkan persetujuan prinsip untuk proyek pembangunan fasilitas penukaran baterai kendaraan listrik atau Battery Swap Station.

Persoalannya, penerbitan dokumen persetujuan prinsip tersebut kini dipersoalkan aktivis antikorupsi karena diduga masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan yang belum terpenuhi.

Perbedaan kebijakan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Pemkab Takalar telah menerapkan standar pemeriksaan dan penegakan aturan yang sama terhadap seluruh pelaku usaha?

Dua Alfamart Disegel karena Persyaratan Belum Lengkap

Pada Rabu (28/5/2025), tim gabungan Pemkab Takalar menyegel dua bangunan Alfamart yang berlokasi di Kelurahan Pattallassang dan Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.

Penyegelan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan moratorium pendirian toko ritel modern yang dikeluarkan Bupati Takalar.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Bupati Takalar Nomor 500.3.1/1056/SETDA tertanggal 23 Mei 2025.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah toko ritel modern di wilayah perkotaan Takalar dinilai telah melebihi potensi dan kapasitas pasar. Selain itu, terdapat penumpukan lokasi usaha yang dinilai tidak merata.

Moratorium tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem usaha sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Saat penyegelan berlangsung, kedua bangunan Alfamart diketahui belum mengantongi sejumlah persyaratan perizinan, di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), izin usaha perdagangan, serta dokumen UKL-UPL.

Kepala Satpol PP Takalar, Sirajuddin Saraba, saat itu menegaskan bahwa penyegelan dilakukan bersama tim gabungan sebagai tindak lanjut kebijakan bupati.

“Dalam rangka menindaklanjuti moratorium yang dikeluarkan Bapak Bupati, maka hari ini kami bersama tim gabungan melakukan penyegelan terhadap dua bangunan toko ritel modern,” ujarnya.

Tim gabungan tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, serta unsur kecamatan dan kelurahan.

Proyek Battery Swap Dapat Persetujuan Prinsip Bupati

Persoalan perizinan kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan belum lengkapnya sejumlah dokumen pada proyek pembangunan fasilitas penukaran baterai kendaraan listrik.

Dalam kasus ini, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye diketahui menerbitkan Persetujuan Prinsip Nomor 500.11.5/1026/ tertanggal 22 Juni 2026.

Dokumen tersebut memberikan persetujuan prinsip kepada PT Wanua Batara Maitralan sebagai pihak pengusul sekaligus pengembang proyek.

Persetujuan itu berkaitan dengan rencana pemanfaatan barang milik daerah melalui skema sewa lahan milik Pemkab Takalar untuk pembangunan dan pengoperasian Battery Swap Station kendaraan motor listrik.

Dalam dokumen tersebut, perusahaan disebut bertindak sebagai penyewa, pengembang, sekaligus penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.

Namun, penerbitan persetujuan prinsip itu menuai kritik dari Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid.

Ia menilai proyek tersebut perlu ditelusuri lebih jauh apabila sejumlah persyaratan perizinan dan administrasi belum dipenuhi.

Adi menyebut proyek itu diduga belum memiliki perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain itu, ia mempertanyakan pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis PUPR.

Aspek persetujuan pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian yang menurutnya perlu diperjelas, termasuk dasar hukum dan prosedur penyewaan lahan milik pemerintah daerah.

Adi menilai penerbitan persetujuan prinsip semestinya didasarkan pada ketentuan tata ruang dan didukung kajian teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penerbitan izin oleh bupati wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melalui kajian teknis. Jika melanggar RTRW, produk hukum tersebut dapat dianggap tidak sah atau berisiko dibatalkan,” kata Adi saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Ia juga menyoroti perubahan sistem perizinan berusaha di Indonesia yang kini menggunakan mekanisme Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, seluruh tahapan penerbitan perizinan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adi turut mengingatkan bahwa penerbitan persetujuan prinsip merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap unsur-unsur hukum yang berlaku.

Persetujuan Prinsip Bukan Pengganti Seluruh Izin

Perbandingan kedua kasus tersebut memang perlu dilihat secara cermat. Sebab, persetujuan prinsip pemanfaatan aset daerah tidak serta-merta dapat disamakan dengan izin pembangunan maupun izin operasional suatu usaha.

Persetujuan prinsip juga tidak otomatis menggantikan kewajiban memperoleh PBG, pemenuhan persyaratan lingkungan, maupun perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata mengapa proyek Battery Swap memperoleh persetujuan prinsip, melainkan apakah penerbitannya telah melalui seluruh tahapan administrasi dan kajian yang dipersyaratkan.

Publik juga perlu mengetahui bagaimana status pemanfaatan aset daerah tersebut, apakah telah melalui mekanisme penilaian, persetujuan pejabat berwenang, serta prosedur penyewaan barang milik daerah.

Pemkab Takalar Diminta Buka Penjelasan

Di tengah sorotan tersebut, Pemkab Takalar perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penerbitan persetujuan prinsip proyek Battery Swap Station.

Khususnya terkait kesesuaian tata ruang, status dan mekanisme pemanfaatan aset daerah, hasil kajian teknis, serta kelengkapan dokumen perizinan yang harus dipenuhi pengembang.

Penjelasan juga diperlukan untuk menjawab apakah proyek tersebut telah melewati tahapan verifikasi sebagaimana mestinya sebelum memperoleh persetujuan prinsip dari kepala daerah.

Sebab, kepastian dan konsistensi penegakan aturan merupakan hal mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ketegasan pemerintah daerah dalam menindak pelaku usaha tidak diterapkan dengan standar yang sama.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Pemkab Takalar mengenai perbandingan penanganan kedua kasus tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Publik kini menunggu penjelasan pemerintah daerah: apakah perbedaan penanganan tersebut memang didasarkan pada perbedaan tahapan administrasi dan ketentuan hukum, atau justru terdapat persoalan dalam konsistensi penerapan aturan perizinan di Takalar. (Yuli/*)