TAKALAR, HBK — Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye disorot terkait penerbitan persetujuan prinsip proyek pembangunan Battery Swap Station kendaraan motor listrik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Persoalan ini mengingatkan publik pada kasus mantan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi penjualan tanah negara di Laikang pada 2017.

Kedua persoalan tersebut memiliki satu kesamaan yang perlu dicermati, yakni penerbitan izin prinsip oleh kepala daerah terkait pemanfaatan lahan.

Dalam kasus terbaru, Daeng Manye menerbitkan Persetujuan Prinsip Nomor 500.11.5/1026/ pada 22 Juni 2026.

Surat tersebut memberikan persetujuan kepada PT Wanua Batara Maitralan sebagai pengusul dan pengembang untuk rencana pemanfaatan barang milik daerah (BMD) dalam bentuk sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar.

Lahan tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian Battery Swap Station kendaraan motor listrik.

Dalam dokumen itu disebutkan, PT Wanua Batara Maitralan bertindak sebagai penyewa, pengembang, sekaligus penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.

“PT Wanua Batara Maitralan akan bertindak sebagai penyewa, pengembang, dan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, dengan tetap berpedoman ketentuan perundang-undangan,” demikian bunyi surat yang diteken Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Penerbitan persetujuan prinsip tersebut kemudian dipersoalkan Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid.

Adi menilai proyek tersebut belum layak dibangun karena diduga belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis.

Di antaranya, belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, dia mempersoalkan belum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis PUPR serta persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperiksa karena berkaitan dengan legalitas pembangunan dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.

Adi juga mempertanyakan dasar penerbitan persetujuan prinsip oleh Bupati Takalar apabila prosedur pengelolaan aset dan kajian teknis belum dipenuhi.

“Penerbitan izin oleh bupati wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melalui kajian teknis. Jika melanggar RTRW, produk hukum tersebut dapat dianggap tidak sah atau berisiko dibatalkan,” kata Adi Nusaid Rasyid saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Ia juga menyoroti penggunaan istilah izin prinsip dalam dokumen yang diterbitkan pada 2026.

Menurut Adi, mekanisme izin prinsip secara resmi sudah tidak digunakan sejak 2 Januari 2018 dan telah digantikan dengan sistem perizinan penanaman modal yang terintegrasi.

“Saat ini, seluruh perizinan berusaha di Indonesia mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 serta peraturan Menteri Investasi, BKPM wajib diproses melalui satu pintu yaitu Sistem Online Single Submission (OSS),” pungkasnya.

Berpotensi Menghadapi Persoalan Hukum

Adi Nusaid Rasyid menilai penerbitan persetujuan prinsip tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administrasi pemerintahan.

Menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan persetujuan tersebut.

Terlebih, apabila proses pemanfaatan aset daerah terbukti melanggar prosedur dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Dalam kondisi tersebut, pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat perlu diuji berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Adi mengatakan, kepala daerah juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menerima uang, hadiah, atau janji dari pemohon izin untuk memuluskan penerbitan persetujuan.

“Pada dasarnya, penerbitan izin prinsip adalah tindakan hukum administrasi negara. Jika izin diterbitkan sesuai prosedur, hal tersebut bukan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut bergeser ke ranah pidana apabila memenuhi kriteria pelanggaran hukum tertentu,” ujarnya menambahkan.

Dengan demikian, tidak adanya bukti penerimaan uang bukan berarti otomatis menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Sebab, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara juga dapat menjadi persoalan hukum tersendiri.

Kasus penerbitan izin prinsip yang menyeret nama kepala daerah bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Takalar.

Pada 20 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat menetapkan Bupati Takalar saat itu, Burhanuddin Baharuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara di Laikang.

Burhanuddin diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat izin prinsip kepada PT Karya Insan Cirebon.

Izin tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan industri berat di atas lahan pencadangan transmigrasi di Desa Laikang dan Punaga.

Kejati Sulsel-Bar saat itu menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp17,3 miliar.

Kajati Sulsel-Bar Jan S Marinka menyatakan penetapan tersangka merupakan pengembangan perkara yang saat itu telah memasuki tahap persidangan.

Perjalanan perkara Burhanuddin berlanjut hingga penahanan oleh Kejati Sulsel-Bar pada 6 November 2017.

Pengadilan Negeri Makassar juga menolak permohonan praperadilan Burhanuddin pada 31 Oktober 2017 sehingga penetapan tersangkanya dinyatakan sah.

Dua Kasus Berbeda, Sama-sama Menyangkut Izin Prinsip

Meski memiliki kesamaan pada persoalan penerbitan izin prinsip, kedua perkara tersebut memiliki objek dan konstruksi permasalahan berbeda.

Kasus Burhanuddin berkaitan dengan penjualan tanah negara yang diperuntukkan bagi kawasan transmigrasi.

Sementara persoalan Daeng Manye berkaitan dengan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah untuk pembangunan fasilitas Battery Swap Station.

Karena itu, pengalaman hukum Burhanuddin tidak otomatis menjadi gambaran bahwa Daeng Manye akan mengalami proses hukum serupa.

Namun, apabila dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan daerah dalam proyek terbaru dapat dibuktikan serta memenuhi unsur pidana, persoalan tersebut dapat membuka ruang pertanggungjawaban hukum.

Publik kini menunggu penjelasan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengenai dasar penerbitan persetujuan prinsip tersebut.

Kejaksaan juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kemungkinan penelaahan terhadap aspek hukum pemanfaatan aset daerah dalam proyek tersebut.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi dari Bupati Takalar dan PT Wanua Batara Maitralan mengenai kelengkapan perizinan, prosedur pemanfaatan aset, serta dasar penerbitan persetujuan prinsip tersebut belum ditanggapi. (Yuli)