TAKALAR, HBK – Pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralam di Kabupaten Takalar kian menuai sorotan.

Bukan hanya terkait dugaan persoalan perizinan dan pemanfaatan aset daerah, proyek tersebut kini ikut diselimuti isu dugaan intervensi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Sorotan itu mencuat setelah Anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, mempertanyakan legalitas pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan perkantoran pemerintahan dan lokasi yang disebut menggunakan aset milik pemerintah daerah.

Ahmad menduga pembangunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif dan perizinan sebagaimana mestinya. Bahkan, ia mempertanyakan apakah seluruh proses pemanfaatan aset daerah telah melalui mekanisme persetujuan dari instansi berwenang.

“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh vendor,” kata Ahmad Sabang.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan SPKLU tersebut diduga belum mengantongi perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis PUPR.

Selain itu, Ahmad juga mempertanyakan persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah, khususnya apabila fasilitas tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan administrasi. Pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan komersial harus memiliki dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta kejelasan kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Dugaan Intervensi Kerabat Bupati Ikut Disorot

Persoalan semakin menarik perhatian setelah Ahmad mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan intervensi seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar.

Ia menduga kelancaran pembangunan SPKLU tersebut tidak terlepas dari campur tangan pihak yang disebut sebagai sepupu atau kerabat kepala daerah.

Jika informasi tersebut benar, Ahmad menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus terhadap perusahaan, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Informasi yang saya dapatkan, pembangunan ini berjalan lancar karena ada sepupu atau kerabat Bupati yang diduga melakukan intervensi langsung. Akibatnya, dinas terkait seolah tidak berani menghalangi pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Belakangan, identitas pelaksana pembangunan SPKLU tersebut turut menjadi perhatian. Abd. Rahim Sultan mengakui dirinya merupakan pelaksana proyek tersebut.

“Saya pelaksana,” kata Abd. Rahim Sultan.

Abd. Rahim Sultan diketahui merupakan adik sepupu Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Hubungan kekerabatan tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap proyek SPKLU yang sebelumnya telah dipersoalkan DPRD Takalar. Meski hubungan keluarga bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum, keterbukaan mengenai keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan dan dugaan penyalahgunaan pengaruh jabatan.

DPRD Minta Legalitas dan Pemanfaatan Aset Dibuka

Ahmad juga menyoroti aspek tata ruang dan lokasi pembangunan. Ia mengaku prihatin apabila fasilitas tersebut didirikan pada area yang tidak semestinya, termasuk di atas trotoar yang merupakan ruang publik dan diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Kini, sejumlah pertanyaan penting membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

Apakah seluruh SPKLU telah mengantongi perizinan yang dipersyaratkan? Bagaimana dasar hukum penggunaan aset daerah? Apakah terdapat perjanjian kerja sama dan kontribusi bagi pendapatan daerah? Serta apakah keterlibatan kerabat kepala daerah telah melalui mekanisme yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan?

DPRD dan instansi teknis terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif. Sebab, investasi dan pengembangan kendaraan listrik semestinya membawa manfaat bagi daerah, bukan justru memunculkan persoalan tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini disusun, diperlukan pula penjelasan dari Bupati Takalar, instansi terkait, serta PT Wanua Batara Maitralam mengenai legalitas pembangunan, mekanisme pemanfaatan aset, dan dugaan intervensi yang disampaikan anggota DPRD tersebut.

Transparansi menjadi kunci agar investasi tidak menimbulkan kesan adanya keistimewaan bagi pihak tertentu hanya karena memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa. (Yuni)