TAKALAR, HBK – Penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan permintaan setoran fee kepada kelompok tani penerima bantuan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, kelompok tani penerima bantuan diduga diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan setoran mencapai ratusan juta rupiah untuk meloloskan kelompok tani yang sebelumnya disebut tidak memenuhi persyaratan verifikasi.

Seorang sumber yang mengetahui informasi tersebut mengungkapkan, besaran fee yang diminta tidak memiliki nominal tetap dan bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

“Soal fee itu dari kesepakatan, mau berapa dibayar. Nominalnya bervariasi di setiap kelompok, ada Rp10 juta sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta,” ungkap sumber tersebut.

Sumber itu juga menyebutkan, kelompok tani yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau tidak lolos verifikasi oleh dinas terkait diduga masih memiliki peluang masuk dalam daftar penerima bantuan melalui jalur khusus setelah menyerahkan sejumlah uang.

Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, termasuk penelusuran mengenai pihak yang diduga meminta, menerima, maupun memfasilitasi transaksi tersebut.

Anggaran Lima Unit Alsintan Capai Rp9,3 Miliar

Sorotan terhadap dugaan tersebut semakin menguat mengingat nilai bantuan Alsintan yang dialokasikan untuk Takalar pada tahun anggaran 2026 mencapai estimasi Rp9,3 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh, bantuan tersebut terdiri atas lima unit mesin pengering hasil pertanian (vertical dryer), yakni:

  • Satu unit vertical dryer padi berkapasitas 30 ton dengan estimasi anggaran Rp2,9 miliar.
  • Dua unit vertical dryer jagung berkapasitas 10 ton dengan estimasi anggaran Rp3,2 miliar.
  • Dua unit vertical dryer padi berkapasitas 10 ton dengan estimasi anggaran Rp3,2 miliar.

Dengan demikian, total estimasi anggaran pengadaan lima unit Alsintan beserta bangunannya mencapai Rp9,3 miliar.

Besarnya nilai anggaran tersebut menuntut transparansi dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengusulan kelompok tani, pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerima hingga proses penyerahan bantuan.

Sebab, bantuan yang bersumber dari anggaran negara tersebut sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, bukan menjadi ruang bagi praktik transaksi yang dapat merugikan masyarakat.

Jika dugaan permintaan fee dan praktik pelolosan kelompok tani melalui jalur khusus terbukti, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada persoalan hukum yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dinas Pertanian Takalar Membantah

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, Irham, membantah adanya transaksi dalam penyaluran bantuan Alsintan yang diperuntukkan bagi masyarakat petani di Takalar.

Bantahan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah proses pengusulan, verifikasi, dan penetapan kelompok tani penerima telah berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, klarifikasi juga diperlukan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam program bantuan tersebut, termasuk Kementerian Pertanian RI, guna menjelaskan mekanisme pengadaan dan penyaluran lima unit Alsintan senilai Rp9,3 miliar.

Publik tentu berharap program bantuan pemerintah tidak hanya transparan di atas kertas, tetapi juga benar-benar tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Hingga berita ini disusun, dugaan permintaan setoran fee tersebut masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait. Pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan informasi ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.

Transparansi penyaluran bantuan menjadi penting agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan justru membuka ruang bagi dugaan praktik penyimpangan. (Arya)