TAKALAR, HBK — Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor Bupati Takalar, Senin (2/11/2026).
Aksi massa yang membawa sejumlah spanduk, poster, ban bekas, dan selebaran kertas itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Takalar.
Dalam orasinya, jenderal lapangan Syamsul Salam menyampaikan sejumlah tuntutannya di antaranya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus korupsi digitalisasi SPBU dan PT Telkom yang diduga libatkan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus.
Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diduga menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Takalar namun tidak dirasakan manfaatnya oleh masyrakat.
Berikut tuntutan massa.
Pengadaan aplikasi digital yang diduga hanya sarana mengeruk keuntungan, pengadaan aplikasi absensi Anita, one clik di BKPSDM dan pajak reminding di Bapenda.
Periksa anggaran pelatihan dan pengadaan digitalisasi yang tidak transparan dan harus di proses hukum secara jelas dan transparan.
Mendesak Bupati Takalar untuk membayarkan gaji P3K paruh waktu.
Menyoroti pengadaan alat layanan pintar yang tidak pernah di gunakan di setiap desa.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus dinilai hanya melaksanakan kegiatan dadakan dan melupakan program unggulan
Periksa pekerjaan mes Pemda di Jakarta yang dikerjakan oleh kontraktor luar yang diduga dimuluskan langkahnya oleh PPK Dinas PU.
Mendesak APH mendalami pengadaan buku dan foto di Dinas Pendidikan yang diduga Bupati Takalar dan suadaranya menerima fee dari penerbit.
Periksa dan dalami kembali proyek pekerjaan pasar Dande-dandere, Sanrobone dan Massamaturu yang diduga melibatkan Sekda Takalar, Achmad Rivai.
Periksa ATD (orang dekat bupati) yang diduga sering mengatasnamakan Bupati Takalar untuk meminta proyek di OPD dan uang.
Mendesak BNN Sulsel agar melakukan tes urine kepada pejabat eselon di seluruh OPD di Kabupaten Takalar.
Pengadaan baju batik yang diduga di atur oleh istri bupati melalui penyedia kain tekstil.
Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar dinilal ompong dalam proses penegakan hukum dihadapan Bupati Takalar
Desak KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina-dan PT Telkom yang diduga melibatkan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus. (*)
Tinggalkan Balasan