SIDRAP, HBK – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju pasar kerja internasional.
Melalui sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Sidrap menargetkan lahirnya pekerja migran yang profesional, terampil, dan memiliki perlindungan hukum yang kuat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Ahad (12/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Sidrap H.Syaharuddin Alrif menyatakan kesiapan daerahnya menjadi pilot project dalam penyiapan pekerja migran yang kompeten dan bermartabat.
“Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mendukung penuh agar anak-anak Sidrap bisa bekerja di luar negeri dengan aman, terlindungi, dan bermartabat. Tempat pelatihan di Datae sudah kami siapkan, tinggal didorong programnya agar segera berjalan,” ujar Syaharuddin.
Ia menilai kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda Sidrap.
Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk ITKES Muhammadiyah Sidrap, akan memperkuat proses penyiapan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar internasional.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkapkan bahwa Sidrap memiliki potensi besar sebagai daerah penyedia tenaga kerja berkualitas.
Ia menjelaskan, sektor pekerja migran menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi remitansi mencapai sekitar Rp290 triliun pada tahun lalu.
“Harapan Bapak Presiden, kita harus mengubah profil pekerja migran. Saat ini sekitar 72 persen masih berada di sektor informal. Target kita dalam lima tahun ke depan, pekerja migran di sektor formal, skilled, dan profesional harus ditingkatkan menjadi minimal 35 persen,” jelasnya.
Menurut Dzulfikar, transformasi tersebut hanya dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta penguasaan bahasa asing seperti Jepang, Korea, dan Jerman.
Pemerintah pusat pun berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar standar tersebut dapat dipenuhi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, jajaran kepala OPD, para rektor perguruan tinggi di Sidrap, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Sidrap diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang sukses mencetak pekerja migran profesional, berdaya saing global, sekaligus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. (Arya)
Tinggalkan Balasan