SINJAI, HBK – Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses energi listrik.
Orang nomor satu di kabupaten Sinjai menyatakan bahwa penyediaan jaringan listrik di Kampung Boja, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Hal tersebut terlihat ketika Bupati Ratnawati melakukan audiensi strategis dengan General Manajer (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor Pusat PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati Ratnawati didampingi oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sinjai, A. Irwansyahrani Yusuf.
Bupati secara langsung menyampaikan kondisi masyarakat Kampung Boja yang hingga kini belum menikmati aliran listrik untuk menopang aktivitas sehari-hari.
“Saya membawa harapan besar warga Kampung Boja. Listrik bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, menggerakkan ekonomi mikro, serta mendukung pendidikan anak-anak. Kami berkomitmen penuh mengawal proses ini hingga listrik benar-benar menyala di sana,” tegas Bupati Ratnawati.
Menanggapi hal tersebut, GM PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menjelaskan bahwa Kampung Boja sebenarnya telah masuk dalam rencana proyek strategis PLN tahun 2026.
Namun, terdapat kendala teknis di lapangan terkait jalur distribusi yang melintasi kawasan hutan lindung, yang mana perizinannya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Edyansyah memberikan apresiasi tinggi atas sikap proaktif Bupati Sinjai yang bersedia turun tangan langsung melakukan koordinasi lintas sektor. Sebagai bentuk dukungan, PLN menyatakan kesiapan untuk bekerja secara total (all out) memulai pembangunan infrastruktur segera setelah izin pemanfaatan lahan tersebut rampung.
”Kami sangat mengapresiasi langkah konkret Ibu Bupati. Beliau menunjukkan kepedulian besar terhadap pembangunan daerah. PLN siap mendukung penuh begitu kendala perizinan lahan hutan teratasi,” ujar Edyansyah.
Sebagai tindak lanjut untuk memecahkan kebuntuan perizinan, Bupati Sinjai berencana melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur) hingga ke tingkat pusat melalui Dirjen Kehutanan.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan administratif, mengingat program melistriki desa terpencil juga merupakan mandat langsung dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (*)
Tinggalkan Balasan