Fauzan Guntur: Prestasi Tidak Butuh Janji, Tapi Penghargaan Nyata

MAKASSAR, HBK– Sembilan bulan pasca gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024, para atlet peraih medali dari kontingen Sulawesi Selatan masih belum menerima bonus yang dijanjikan. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (23/6/2025) di Gedung DPRD Sulsel bersama Dispora, KONI, dan sejumlah atlet, Fauzan secara terang menyayangkan lambannya respons pemerintah provinsi. Ia menilai para atlet telah dibiarkan menunggu tanpa kepastian, bahkan harus datang sendiri ke DPRD untuk memperjuangkan hak mereka.

“Mereka datang karena tak mendapatkan kepastian apa pun dari pemerintah provinsi. Bagi mereka, tidak penting istilah triwulan atau regulasi apapun yang mereka butuhkan adalah kepastian,” ujar Fauzan dalam forum resmi tersebut.

Legislator muda dari PPP ini menyebut keterlambatan pembayaran bonus sebagai cermin dari minimnya penghargaan pemerintah terhadap perjuangan atlet.

“Kalau seperti ini perlakuan terhadap atlet, jangan terlalu berharap Sulsel masuk 10 besar PON. Mereka juga butuh makan bergizi, butuh fasilitas latihan. Jangan harap hasil maksimal kalau investasinya minim,” tegasnya.

Tak hanya soal bonus, Fauzan juga menyoroti uang saku yang diterima atlet selama mengikuti PON, yang disebutnya jauh dari kata layak. Dari pengakuan para atlet, mereka hanya mendapat Rp1,5 juta, angka yang dinilai tidak memadai untuk kebutuhan dasar di tengah tekanan kompetisi tingkat nasional.

Komisi E DPRD Sulsel dalam rapat tersebut menyepakati agar pembayaran bonus segera dilakukan secara bertahap. Namun, kendala fiskal masih menjadi alasan klasik. Dari total kebutuhan Rp22 miliar untuk membayar bonus seluruh atlet, Dispora Sulsel baru mampu menyediakan Rp6,7 miliar.

Kondisi ini, menurut Fauzan, harus menjadi momentum perbaikan. Ia mendesak Pemprov Sulsel agar ke depan menyusun anggaran olahraga secara lebih realistis dan responsif terhadap hak-hak atlet.

“Kita tidak hanya bicara tentang event olahraga, tapi bagaimana membangun sistem yang adil dan berpihak kepada mereka yang telah mengharumkan nama daerah,”tutupnya.