BPS Klaim Sidrap Tertinggi Kepemilikan Roda Empat di Sulsel, Bupati Syaharuddin : Bukti Kesejahteraan Warga Kita Meningkat

SIDRAP, HBK — Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif.

Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, daerah ini tercatat sebagai wilayah dengan persentase kepemilikan kendaraan roda empat tertinggi di provinsi tersebut, yakni 27,38 persen rumah tangga.

Capaian itu menempatkan Sidrap di posisi teratas, mengungguli sejumlah daerah lain.

Secara umum, data statistik menunjukkan kepemilikan mobil di Sulsel masih tergolong terbatas karena hanya sekitar satu dari lima rumah tangga yang memiliki kendaraan roda empat.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Sidrap H.Syaharuddin Alrif menilai angka itu menjadi indikator nyata meningkatnya kesejahteraan masyarakat selama tahun pertama masa kepemimpinannya pada 2025.

“Alhamdulillah, data ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong sektor pertanian, UMKM, dan pembangunan infrastruktur mulai menunjukkan hasil. Peningkatan kepemilikan kendaraan bukan sekadar simbol, tapi indikator kemampuan ekonomi masyarakat yang terus membaik,” ujar Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan ini.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari strategi pembangunan yang difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, stabilitas harga komoditas, serta akses distribusi yang lebih lancar.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus menjaga tren positif tersebut agar kesejahteraan warga meningkat secara merata, bukan hanya di pusat kota tetapi hingga wilayah pelosok.

Data BPS juga memperlihatkan adanya kesenjangan kepemilikan mobil antarwilayah di Sulsel.

Di sejumlah daerah, persentasenya masih berada jauh di bawah 15 persen, menandakan bahwa faktor ekonomi, kondisi geografis, dan infrastruktur masih menjadi penentu utama akses masyarakat terhadap kendaraan roda empat.

Bagi Pemkab Sidrap, statistik ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk memperkuat program pembangunan berbasis kesejahteraan.

Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar peningkatan taraf hidup tidak hanya tercermin pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. (Arya)