Informasi terbaru dari HarianBeritaKota.com untuk wilayah Sulsel dan Indonesia.
SIDRAP, HBK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidrap memperluas pendidikan demokrasi ke lingkungan sekolah melalui kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh SMA/SMK se-Sidrap.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Sidrap dan KCD Wilayah IV, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh kepala sekolah SMA/SMK. Kegiatan berlangsung di SMK Negeri 6 Sidrap, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat pendidikan dan pengawasan pemilu partisipatif, sekaligus membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda sejak dini.
Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, bersama Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Asmawati Salam, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Sidrap.
Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, mengatakan kolaborasi dengan dunia pendidikan merupakan langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda.
Menurutnya, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pola pikir kritis, serta kesadaran politik peserta didik.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu berharap pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter pelajar.
“Pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan perlu ditanamkan sejak dini. Kami berharap melalui kerja sama ini, sekolah dapat menjadi salah satu ruang edukasi demokrasi bagi generasi muda, sehingga nantinya lahir pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk pelanggaran pemilu,” ungkap Muhardin.
Sementara itu, Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam, menilai keterlibatan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi efektif untuk memperluas jangkauan pendidikan pengawasan partisipatif.
Ia menegaskan bahwa pelajar, terutama mereka yang telah memiliki hak pilih maupun yang akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang, perlu memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan lingkungan pelajar. Tidak hanya mengenalkan tahapan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berani berpartisipasi dalam pengawasan pemilu,” jelas Asmawati.
Dukungan terhadap kolaborasi tersebut juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyambut baik sinergi Bawaslu dengan satuan pendidikan dan berharap kerja sama itu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan wawasan kepemiluan serta pembentukan karakter peserta didik.
Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mentransfer ilmu pengetahuan. Lingkungan pendidikan juga menjadi ruang pembentukan karakter, tanggung jawab, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, keterlibatan Bawaslu di lingkungan sekolah dinilai dapat memperkuat pemahaman demokrasi sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Sejumlah program kolaboratif direncanakan dapat dikembangkan, mulai dari sosialisasi kepemiluan, pendidikan politik bagi pemilih pemula, hingga penguatan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar.
Melalui langkah ini, Bawaslu Sidrap berupaya membangun kesadaran bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda.
Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga kejujuran, menolak politik uang, mengawasi potensi pelanggaran, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. (Arya)
Tinggalkan Balasan