SIDRAP, HBK – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Yuliana alias Madam Katty kembali berkembang.

Jumlah pihak yang mengaku menjadi korban terus bertambah.

Kali ini, seorang pengusaha di Sidrap berinisial HSB melaporkan dugaan penipuan berkedok jasa titip pembelian barang kebutuhan usahanya dari China dengan nilai kerugian mencapai Rp690,5 juta.

Kasus tersebut resmi dilaporkan ke Polres Sidrap pada 23 September 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/578/IX/2026/Res. Sidrap/Polda Sulsel.

Dalam laporan tersebut, HSB melaporkan dugaan tindak pidana perbuatan curang dan/atau penggelapan yang diduga melibatkan Yuliana alias Madam Kety.

Perkara ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang dikaitkan dengan Madam Katty.

Sebelumnya, sejumlah pihak juga telah mengadukan dugaan penipuan dalam transaksi pakaian, bisnis telur hingga jasa titip.

Modus Jasa Titip Ban Mobil dari China

Berdasarkan uraian dalam laporan polisi, peristiwa bermula ketika terlapor menawarkan kerja sama pembelian barang atau jasa titipan barang dari China kepada korban.

Untuk meyakinkan korban, terlapor disebut mengaku sedang berada di China dan melakukan komunikasi melalui panggilan video atau video call.

Dengan komunikasi tersebut, korban diyakinkan bahwa barang yang ditawarkan memang berasal dari China dan harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran di Indonesia.

Tawaran tersebut kemudian membuat korban tertarik untuk melakukan pemesanan dan mempercayakan sejumlah uang kepada terlapor.

Menurut kronologi yang disampaikan pihak korban, transfer awal sebesar Rp100 juta dilakukan pada 11 September 2025.

Pengiriman uang kemudian berlanjut hingga lima kali transaksi melalui rekening Bank BRI yang disebut digunakan dalam transaksi tersebut.

Dalam dokumen laporan polisi, rekening penerima tercatat atas nama Erika Ananda Yuli.

Total uang yang ditransfer secara bertahap mencapai Rp690.500.000.

Namun, hingga laporan dibuat, barangΒ  yang dijanjikan tidak pernah sampai kepada korban hingga saat ini.

Terlapor juga disebut tidak dapat dihubungi maupun ditemui, sehingga korban merasa telah ditipu dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Korban Pertanyakan Uang Rp690,5 Juta

Korban Hsb mengaku sangat dirugikan atas kejadian tersebut. Nilai uang yang diserahkan bukan jumlah kecil, melainkan hampir Rp700 juta.

Persoalan ini kemudian dibawa ke ranah hukum dengan harapan aparat kepolisian dapat mengungkap secara terang alur transaksi, keberadaan uang, serta pihak-pihak yang terlibat.

Bagi korban, perkara ini bukan sekadar persoalan transaksi bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan.

Ada uang dalam jumlah besar yang telah diserahkan berdasarkan kepercayaan terhadap janji pengadaan barang dari luar negeri.

Kini, Hsb kembali mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan sejak 23 September 2026 tersebut.

LBH KUR Kembali Datangi Polres Sidrap

Perkembangan penanganan perkara ini juga mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH KUR) Sidrap.

Ketua LBH KUR Sidrap sekaligus kuasa hukum dan pendamping korban, Lili Hernawati, SH., MH., kembali mendatangi Polres Sidrap pada Rabu (18/11/2026).

Kedatangannya untuk menemui penyidik sekaligus mempertanyakan perkembangan penanganan laporan Hsb yang telah berjalan hampir dua bulan.

Usai dari Polres Sidrap, Lili menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan proses hukum terhadap laporan kliennya berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, laporan dengan nilai kerugian mencapai Rp690,5 juta tersebut membutuhkan perhatian serius, mengingat besarnya nilai kerugian yang dialami korban.

Pihak korban berharap penyidik dapat memberikan perkembangan yang jelas, termasuk langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.

Surat Polres: Penanganan 60 Hari

Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 29 September 2026, Kasat Reskrim Polres Sidrap telah menyampaikan kepada Hsb bahwa laporan tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan/penyidikan dalam jangka waktu 60 hari.

Surat bernomor B/SP2HP/805/IX/RES.1.11./2026/Sat Reskrim/Polres Sidrap/Polda Sulsel itu juga mencantumkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan tertanggal 29 September 2026.

Dalam surat tersebut, korban juga diberikan informasi mengenai penyidik yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan perkara.

Dengan adanya dokumen resmi tersebut, korban kini menantikan tindak lanjut konkret dari penyidik agar perkara yang dilaporkan tidak berlarut-larut.

Kasus Madam Katty Kian Meluas, Korban Diduga Bertambah

Munculnya laporan korban Hsb dengan kerugian Rp690,5 juta semakin memperlihatkan bahwa persoalan yang dikaitkan dengan Yuliana alias Madam Katty tidak hanya berkutat pada satu jenis transaksi.

Sebelumnya, nama Madam Katty juga dikaitkan dengan laporan dugaan penipuan transaksi pakaian, bisnis telur, dan jasa titip.

Kini, laporan terkait pembelian barang dari China menambah daftar persoalan yang harus ditelusuri aparat penegak hukum.

Sejumlah pihak yang mengaku pernah menjalin hubungan bisnis dengan terlapor juga disebut masih berpotensi menyampaikan pengaduan baru.

Jika seluruh keterangan dan laporan tersebut dapat ditelusuri, penyidik diharapkan mampu mengungkap apakah terdapat keterkaitan pola transaksi, aliran dana, serta pihak-pihak yang terlibat.

Menunggu Ketegasan Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Sidrap, terutama dalam memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengaku menjadi korban transaksi bisnis dengan nilai kerugian besar.

Para korban tentu tidak hanya membutuhkan penerimaan laporan, tetapi juga kejelasan perkembangan penanganan perkara hingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Terlebih, nilai kerugian yang dilaporkan Hasbiah mencapai Rp690,5 juta, sebuah angka yang tentu sangat berarti bagi korban.

Kini, perhatian kembali tertuju kepada penyidik Polres Sidrap. Publik menunggu sejauh mana kasus ini ditangani, bagaimana penelusuran aliran dana dilakukan, serta apakah dugaan keterkaitan dengan laporan-laporan lainnya dapat diungkap secara menyeluruh.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Status dan kesalahan pihak yang dilaporkan harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang sah. (*)