Dirpolairud polda sulbar kombes pol Muhammad Iqbal Disebut! Kuasai Pajero Bodong Tanpa Surat di temukan di Makassar

Makassar – Sebuah temuan mengejutkan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar memicu sorotan tajam publik.

Satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 2.4 diduga berstatus bodong, tanpa dokumen resmi, bahkan menggunakan pelat nomor palsu—justru berada dalam penguasaan oknum anggota polisi.

Yang membuat kasus ini semakin panas, nama perwira menengah Polri berpangkat tiga bunga, Muhammad Iqbal, ikut disebut dalam pusaran persoalan.

Mobil tersebut diketahui menggunakan nomor polisi B 1832 BIJ yang diduga palsu. Sementara data aslinya tercatat dengan nomor D 1216 SAN. Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya menyamarkan identitas kendaraan.

Di lapangan, kendaraan itu dikuasai oleh Jasmin. Saat dikonfirmasi di depan Polres Pelabuhan Makassar, ia mengakui tidak memiliki BPKB maupun STNK.

“Saya hanya pegang sprint, saya diperintahkan untuk mengambil kendaraan,” ungkapnya.
Pernyataan itu langsung memantik tanda tanya besar. Pasalnya, Jasmin secara terbuka menyebut perintah tersebut berasal dari Muhammad Iqbal.

Di sisi lain, fakta berbeda diungkap Arif dari Adira Finance Makassar. Ia menyebut kendaraan tersebut merupakan objek kredit bermasalah atas nama debitur Ridwan Purnama, yang sejak Juli 2023 tidak lagi melakukan pembayaran dan kini tidak diketahui keberadaannya.

“Kendaraan ini masuk daftar penarikan. Tapi ditemukan justru dalam penguasaan oknum aparat,” tegasnya.

Lebih jauh, Arif memastikan bahwa Muhammad Iqbal tidak memiliki keterkaitan sebagai debitur dalam pembiayaan tersebut.

Situasi ini memicu pertanyaan serius di tengah masyarakat: bagaimana kendaraan kredit macet, tanpa dokumen sah, bahkan diduga menggunakan pelat palsu, bisa berada di tangan aparat? Apakah ini sekadar tindakan oknum, atau ada rantai perintah yang lebih besar?

Hingga berita ini diterbitkan, Muhammad Iqbal belum memberikan klarifikasi. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak mendapat jawaban.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Transparansi dan ketegasan penanganan dinilai krusial, sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.