*Hindari Flexing, Pejabat Diminta Tampil Sederhana
BANDA ACEH — Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (8/9/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan membahas tiga isu krusial: inflasi, pengendalian kemiskinan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas wilayah.
Ia meminta para pejabat daerah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui tokoh berpengaruh, doa bersama lintas agama, serta program-program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus tampil sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Tito juga menginstruksikan penundaan seluruh agenda luar negeri bagi pejabat daerah serta memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing.
Selain itu, ia menekankan percepatan perbaikan fasilitas publik dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti strategi terpadu penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029, dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial,” ujar Muhaimin.
Alokasi tersebut mencakup jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha.
Muhaimin juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM.
Menurutnya, konsolidasi program dan intervensi anggaran menjadi kunci agar penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga tingkat desa.
(MCWA/Amdan Harahap)
Tinggalkan Balasan