BARRU,HBK – Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDPPKBP3A) Kabupaten Barru, saya menyaksikan langsung bagaimana semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci dalam menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan. Sejak awal terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025, kami langsung digerakkan oleh arahan tegas dari Ibu Bupati Andi Ina Kartika Sari untuk tidak menunda waktu.
“Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengumpulkan seluruh OPD terkait dan stakeholder untuk menyusun langkah strategis. Tidak hanya sekadar memimpin rapat, tetapi Ibu Bupati juga turun langsung memastikan setiap tahapan pembentukan koperasi berjalan sesuai dengan target waktu. Kami dari DPMD bersama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BRI, notaris, Tenaga Ahli P3MD, dan para pendamping desa membentuk Tim Percepatan Pembentukan KMP. Terdiri dari empat tim teknis, kami menjangkau seluruh desa dan kelurahan untuk mendampingi musyawarah khusus yang menjadi dasar pendirian koperasi,”ungkap Jamaluddin S,Sos MH selaku Kepala Dinas PMDPPKBP3A Kabupaten Barru dalam rilis resminya ke meja redaksi Jumat (30/5).
Jamaluddin mengatakan di lapangan, kami melihat bahwa peran kepala desa dan lurah sangat menentukan. Mereka menjadi motor penggerak yang memfasilitasi musyawarah bersama BPD atau LKK, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Salah satu tugas penting kami di DPMD adalah memastikan setiap desa dan kelurahan bisa menggunakan Dana Desa—terutama alokasi 3% untuk operasional pemerintahan desa sebagai pendukung pembiayaan akta notaris dan operasional koperasi.
“Kita tidak bisa pungkiri, tantangannya terbesar ada pada keterbatasan SDM di sejumlah desa dan kelurahan. Namun karena pendekatan kami berbasis identifikasi awal lewat FGD tingkat kabupaten, tantangan tersebut dapat diatasi dengan cepat melalui pendampingan langsung.
Saya pribadi merasa bangga, karena kerja keras ini tidak hanya menghasilkan pembentukan KMP yang legal dan operasional, tapi juga mendorong penguatan semangat gotong royong di desa. Bahkan, Kabupaten Barru menjadi daerah pertama di Indonesia yang tuntas membentuk dan melantik secara serentak pengurus dan pengawas KMP. Apresiasi yang diberikan oleh Ketua Dekopin Pusat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. Nurdin Halid, yang memberi bantuan Rp550 juta untuk 55 KMP di Barru, adalah bentuk pengakuan nyata atas keberhasilan ini,”beber Jamaluddin.
“Dari Dinas PMDPPKBP3A sederhana namun besar: Koperasi ini jangan hanya aktif di awal, tetapi benar-benar hidup dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Maka setelah ini, fokus kami adalah mendorong pelatihan SDM pengurus, memperkuat unit usaha koperasi sesuai dengan AD/ART, dan terus mendampingi agar KMP tidak kehilangan arah dan semangat,”harapnya.
“Bagi kami, ini bukan hanya soal membentuk koperasi. Ini adalah langkah serius membangun ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan,”kunci Jamaluddin.(Hmsikp)
Tinggalkan Balasan