BARRU,HBK – Adanya pertanyaan warga terkait dugaan kasus pendapatan tiket masuk Pulau Dutungan Dan Parkiran Pulau di Desa Cilellang tampaknya terkesan di biarkan dan belum direspon serius pemerintah setempat dan Pemkab Barru.
Hal dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat di tengah gencar-gencarnya pencapaian pendapatan negara dan efisiensi anggaran serta penegakan hukum yang sedang dijalankan disetiap lini dalam bingkai NKRI.
Aswar warga Desa Cilellang yang mendatangi redaksi media ini Rabu (7/5) tetap mempertanyakan tindak lanjut hal ini.
“Normalnya pihak DPRD Barru hearing atau gelar RDP sebagai lembaga yang berkompeten untuk memperjelas urusan seperti ini tentunya dengan mengacu terhadap semua fakta-fakta yang terjadi dilapangan sebab contoh kami sebagai warga desa Cilellang tidak tahu menahu yang mengelola pulau itu perusahaan asing atau dalam negeri atau koperasi atau pribadi,”katanya sembari bertanya.
“Adapun tarif penyeberangan ke pulau 50 ribu per orang biaya parkir 10-20 per kendaraan dan ini sudah 5-10 tahun telah beroperasi,jikalaupun ada pemasukan mestinya transparan dan terbuka,setor ke mana dan ke siapa,”tandasnya.
“Anehnya lagi laut ditimbun jadi area parkiran dan ini semua orang tahu bahwa itu laut yang di timbun, sehingga kami berprasangka jangan cuma karna ada yang berkuasa,seseorang kebal hukum nah ini APH harus buktikan dengan turun dilapangan,”bebernya.
Sementara itu Andi Ahmad selaku Ketua BPD Desa Cilellang yang dikonfirmasi terkait rancangan peraturan Desa Cilellang terkait pendapatan Desa Rabu (7/5) mengatakan bahwa selama ini APBDes tetap berjalan.
“Produk Badan Perwakilan Desa yang selalu di hasilkan untuk capaian kinerja berupa APBDes,ada Arsip di Sekertaris Desa Cilellang,”jelasnya.
“Adapun terkait produk peraturan desa terkait pendapatan atau pemasukan desa Cilellang sepertinya belum ada sebab sudah ada dari pihak badan pendapatan kabupaten yang rutin,kesana terkait retribusi pajak dan lain-lain,”kunci Andi Ahmad.(*)
Tinggalkan Balasan