PAREPARE,HBK – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sulawesi Selatan menggelar Temu Perbankan dengan sejumlah bank penyalur fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan komersil. Kegiatan ini berlangsung di Café & Resto Reza, Kota Parepare, Rabu (10/12) pukul 12.00 WITA.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPP PI, Ketua DPD PI Sulsel H. Yasin, Bendahara Umum H. Arianto, Panitia Pelaksana Ary Saputra Yunus, serta para pengembang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari bank Himbara sebagai mitra strategis penyalur KPR, yaitu BNI, BTN, Mandiri, BSI, dan BTN Syariah.
Pada kesempatan tersebut, Panitia Pelaksana Ary Saputra Yunus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan perbankan dan para pengembang.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas dinamika, kendala, dan kebutuhan teknis yang dihadapi pengembang khususnya di wilayah Ajatappareng. Melalui kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan, kami berharap kegiatan ini dapat menghadirkan solusi konkret ke depan,” ujarnya.
Ary menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi program pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD PI Sulsel, H. Yasin, menjelaskan bahwa temu perbankan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat kemitraan dan komunikasi antara pengembang dan perbankan.
“Kami ingin pihak perbankan memahami kondisi lapangan dan tantangan para pengembang. Sinergi ini penting agar proses pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan saling mendukung,” jelasnya.
Pada sesi diskusi, perwakilan Bank BNI, Mandiri, dan BTN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembang melalui percepatan proses pengajuan KPR subsidi maupun komersil. Mereka menyampaikan bahwa meski tetap ada persyaratan teknis yang menjadi standar penilaian kelayakan kredit, pihak perbankan membuka ruang penyelarasan prosedur dan komunikasi intensif agar mekanisme pelayanan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan terukur.
Dalam forum tersebut, para pengembang juga menyampaikan sejumlah hambatan, seperti penilaian sistem kredit terhadap ASN, P3K, dan tenaga kerja sektor tertentu yang dinilai belum sepenuhnya adaptif, serta proses verifikasi yang masih terpusat di beberapa wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara DPD PI Sulsel, H. Arianto, meminta adanya perhatian khusus bagi anggota PI dalam proses pengajuan kredit.
“Kami berharap bank hadir sejak tahap awal proses, bukan setelah pembangunan berjalan. Dukungan sejak awal sangat penting untuk mempercepat realisasi program dan membantu pengembang baru berkembang,” tegasnya.
Selain kendala teknis dari pihak perbankan, beberapa peserta turut menyoroti regulasi daerah yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan nasional sehingga menghambat progres pembangunan di lapangan.
Menanggapi hal ini, H. Yasin menyampaikan komitmen DPD PI Sulsel untuk membantu proses advokasi dan komunikasi resmi kepada pemerintah daerah.
“Jika ada kendala terkait regulasi pemerintah daerah, kami siap membantu melalui jalur formal. Contohnya, hal serupa pernah dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar dan sudah ada penyelesaian. Jika ada kasus di Parepare atau daerah lain, kirimkan datanya ke kami,” tutupnya.
Di akhir acara, peserta dan perbankan sepakat menindaklanjuti forum ini melalui pertemuan teknis guna menyusun langkah kerja sama dan roadmap implementasi yang lebih konkret.(Ari/Ril)
Tinggalkan Balasan