ENREKANG, HBK — Dengan mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju — Guru Hebat, Indonesia Kuat,” Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Enrekang menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Tahun 2025, Sabtu (25/10/2025), di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua PGRI Sulsel, Dr. H.M. Basri, S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang Latinro, Ketua PGRI Enrekang sekaligus Kadis Dikbud, Erik, S.IP., M.M., Kepala BPKAD, Ahmad Nur, Koordinator Steering Committee, Dr. Dadang Sumarna, M.Pd., perwakilan forkopimda, serta pengurus cabang dari 12 kecamatan se-Kabupaten Enrekang.
Dalam laporannya, Ketua PGRI Enrekang, Erik, S.IP., M.M., memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah ditempuh sejak pengurus baru dilantik pada Juli 2025. Di antaranya, konsolidasi anggota dan pembentukan cabang khusus SMA, SMK, dan SLB sebagai upaya memperluas jangkauan serta memperkuat struktur organisasi.
“Fokus utama PGRI Enrekang saat ini adalah transformasi dan digitalisasi organisasi, peningkatan kesejahteraan guru, serta penataan keanggotaan. Kami juga berencana membentuk cabang khusus bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama dan perguruan tinggi, sebagai wujud keterbukaan PGRI bagi seluruh tenaga pendidik,” jelas Erik.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Sulsel, Dr. H.M. Basri, dalam arahannya menegaskan bahwa PGRI adalah wadah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Ia juga mendorong agar PGRI Enrekang memiliki sekretariat permanen melalui dukungan hibah daerah, serta memastikan program mandatory dari PGRI Sulsel dan PB PGRI berjalan optimal hingga tingkat kabupaten.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang Latinro, yang membuka secara resmi Konkerkab I, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi guru yang disebutnya sebagai pilar utama pendidikan bangsa.
“Bagi saya, guru adalah orangtua kedua. Karena itu, sebagai Wakil Bupati, saya merasa wajib memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan tengah memperjuangkan tambahan penghasilan bagi guru, di luar THR dan gaji ke-13. Untuk itu, Wabup telah menugaskan Kepala BPKAD, Ahmad Nur, melakukan koordinasi ke kementerian terkait guna memperjuangkan hak-hak guru.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) agar guru bersertifikasi yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat segera menerima haknya.
“Kami mohon kepercayaan dan waktu. Saat ini kami sedang berupaya menyelesaikan persoalan fiskal dan utang daerah, termasuk yang berdampak pada hak-hak guru,” ujar Wabup menutup sambutannya.
Konkerkab I PGRI Enrekang Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi insan pendidikan untuk menegaskan semangat kolektif, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan mempercepat transformasi organisasi PGRI menuju guru yang bermutu dan profesional. (Abbas)
Tinggalkan Balasan