SIDRAP, HBK — Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) di wilayah Dua Pitue dan sekitarnya kian menguat. Kali ini datang dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Abd Rahman, secara tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap manajemen PLN ranting yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Menurut Abd Rahman, keluhan terkait listrik tidak stabil, sering drop, hingga berdampak pada aktivitas ekonomi warga, bukan lagi persoalan baru.

Dia mengaku menerima banyak aduan langsung dari masyarakat di wilayah konstituennya, meliputi Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa, hingga Pitu Riase.

“Ini bukan satu dua keluhan. Sudah sangat banyak masyarakat mengadu, terutama pelaku usaha kecil. Listrik yang tidak stabil ini sangat merugikan dan menghambat aktivitas mereka,” tegasnya.

Rahman menambahkan, bahkan ada laporan warga yang telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian konkret dari pihak PLN.

Salah satu warga mengaku telah mengeluhkan persoalan tegangan listrik sejak Oktober lalu.

“Sejak bulan 10 saya sudah keluhkan masalah tegangan, Pak Dewan. Bahkan sudah dua kali terjadi konsleting listrik. Dua alat saya rusak terbakar, yaitu kincir dan stavolt. Sudah berkali-kali melapor, tapi tidak ada solusi,” ungkap Abd Rahman menirukan keluhan warga yang diterimanya.

Tak hanya itu, persoalan semakin kompleks dengan adanya jaringan listrik yang meluas hingga ke area persawahan warga.

Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi beban jaringan, sehingga menyebabkan tegangan listrik semakin melemah.

“Banyak jaringan listrik masuk ke area sawah, otomatis beban bertambah dan tegangan makin drop. Ini harus jadi perhatian serius PLN,” jelasnya.

Abd Rahman menilai, di tengah upaya pemerintah daerah yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kinerja PLN justru menjadi salah satu faktor penghambat.

“Pemerintah daerah sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi kalau listrik sebagai kebutuhan utama tidak maksimal, ini bisa menghambat bahkan menggagalkan upaya tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa minimnya respons dari pihak PLN Ranting Dua Pitue terhadap berbagai laporan masyarakat telah memperparah kondisi di lapangan.

“Kurangnya respons PLN ini sudah sangat terasa. Ketika ekonomi masyarakat mulai bergairah, justru terkendala pada pasokan listrik yang tidak stabil. Ini jelas menjadi penghambat serius,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Abd Rahman menegaskan bahwa persoalan ini merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan.

Ia juga menyebut DPRD memiliki tanggung jawab sebagai penyambung lidah masyarakat, khususnya di tiga kecamatan yang paling terdampak, yakni Pitu Riase, Dua Pitue, dan Pitu Riawa.

“Aspirasi ini harus menjadi perhatian serius. Kami di DPRD adalah penyambung lidah masyarakat. Jangan sampai keluhan ini terus berulang tanpa solusi,” tegasnya.

Ia pun mendesak pihak PLN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret, mulai dari peningkatan kapasitas trafo, penataan jaringan distribusi, hingga respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Listrik itu kebutuhan vital. Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya merugikan warga secara ekonomi, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara,” pungkasnya. (Arya)