Kinerja Kepala BAPENDA Enrekang Dinilai Buruk, Diduga Berafiliasi dengan Paslon Tertentu

*PJ. Bupati Enrekang Dikritik Atas Penunjukan PLT DPMD

ENREKANG, HBK – Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini terlihat dari rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayarannya.

Keputusan Penjabat (PJ) Bupati Enrekang, Marwan Mansyur, yang baru saja bekerja selama delapan hari, untuk menunjuk Kepala BAPENDA sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menuai kritik.

Penunjukan ini dinilai kontroversial dan disayangkan karena diduga tidak melalui evaluasi yang tepat, seperti yang disampaikan saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96.

“Saya anggap PJ Bupati Enrekang blunder dengan keputusan tersebut. Kinerja BAPENDA saja buruk, namun malah diberi tugas mengurus desa. Mungkin karena ada kedekatan tertentu, jadi diperlakukan istimewa. Ada dugaan posisi ini bisa saja dimanfaatkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu,” ujar Moh. Izwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen), Minggu (3/11/2024).

Ia menyoroti pencapaian pajak dan retribusi yang jauh dari target, yang menurutnya telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya karena penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa tak kunjung terealisasi. Pajak reklame dan tambang pun, katanya, masih jauh dari kata optimal.

“Kemungkinan besar beliau terlalu fokus pada urusan politik sehingga penagihan PBB terbengkalai. Sementara PAD merosot tajam dan mempengaruhi kemampuan bayar pemerintah daerah. Ironisnya, justru ditunjuk untuk mengurus desa, yang jelas menjadi tanda tanya besar,” lanjutnya.

Izwan mengharapkan agar PJ Bupati Enrekang mempertimbangkan ulang keputusan tersebut untuk menjaga stabilitas politik menjelang pemilu.

Ia menambahkan, “Apalagi, Kepala BAPENDA diketahui pernah mengunggah status WhatsApp yang mengesankan keberpihakannya kepada salah satu calon. Ini jadi perhatian masyarakat.”

Sebagai mantan Kepala Bidang Advokasi BEM UNIMEN, Izwan mempertanyakan kelayakan kinerja Kepala BAPENDA, Hidjas Gaffar, dalam mengurus desa. “Padahal kinerja di BAPENDA saja sudah jauh dari harapan. Ada apa di balik keputusan ini?” tanyanya.

Ia pun menyoroti isu bahwa kehadiran Hidjas Gaffar sebagai PLT DPMD diduga membawa misi politik, termasuk rencana mutasi PLT Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada salah satu pasangan calon.

“Saya hanya mengingatkan PJ Bupati Enrekang dan Kepala BAPENDA untuk tidak bermain-main dengan pasangan calon tertentu yang bisa memicu kegaduhan di Bumi Massenrempulu. Situasi politik kian memanas. Jika keberpihakan ini semakin nyata, kami akan menuntut mereka angkat kaki dari Enrekang,” tegas Izwan. (Egi)