DPRK Subulussalam Bahas RPJMD 2025-2029: Fokus pada Janji Politik, 8 Program Unggulan, dan Strategi Bebas Defisit

SUBULUSSALAM, HBK — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam melalui Badan Legislasi (Banleg) bersama Pemerintah Kota Subulussalam menggelar pembahasan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Kamis (4/9/2025), di gedung DPRK setempat.

Rapat ini melibatkan sejumlah unsur strategis pemerintah daerah, antara lain Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, dan Bagian Hukum Kota Subulussalam.

Ketua Banleg DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, SE, menegaskan pembahasan dokumen RPJMD kali ini menjadi fondasi utama arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Kami memastikan seluruh janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2025-2030 telah terakomodir di dalam dokumen RPJMD. Fokus utama kita adalah menyelesaikan persoalan defisit daerah yang saat ini mendekati Rp259 miliar,” tegas Antoni.

8 Program Unggulan

Banleg memaparkan delapan program unggulan yang akan menjadi prioritas pembangunan:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar umum dan pendidikan dayah.
2. Pembangunan perguruan tinggi di Subulussalam.
3. Pelayanan kesehatan gratis prima.
4. Target “Nol Defisit” dan bebas utang dalam tiga tahun pertama.
5. Program “2 In 1”: Dua hektare kebun kelapa sawit untuk satu kepala keluarga kurang mampu.
6. Program “5 In 1”: Lima hektare kebun kelapa sawit untuk satu pondok pesantren/dayah.
7. Pelayanan publik prima dan bersih di seluruh sektor.
8. Menjadikan Subulussalam sebagai “Kota Santri” dan “Kota Layak Anak”.

22 Program Strategis

Selain program unggulan, pemerintah juga menetapkan 22 program strategis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RPJMD, di antaranya:

• Penuntasan defisit dan pembayaran utang daerah.
• Pembayaran gaji, tunjangan, dan insentif tepat waktu, termasuk untuk guru, tenaga kesehatan, dan aparatur kampong.
• Penyediaan dua guru penggerak di setiap dayah, serta dua sekolah penggerak per kecamatan.
• Penurunan angka stunting dan penyediaan IGD Puskesmas aktif 24 jam.
• Bantuan Rp2 juta bagi keluarga pasien rujukan kurang mampu.
• Peningkatan peran ulama dalam kebijakan publik dan penyelenggaraan event keagamaan tahunan.
• Bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dan optimalisasi program CSR perusahaan swasta.
• Pembangunan konektivitas antarwilayah pertanian dan perkebunan, aktivasi PDAM di Babah Lhuhung, Rundeng, dan Jontor, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Target “Zero Defisit” dalam Tiga Tahun

Antoni menegaskan bahwa strategi pengentasan defisit menjadi prioritas utama dalam dokumen RPJMD.

“Kami bersama pemerintah sudah menyepakati target zero defisit dalam tiga tahun. Dalam waktu dekat, Komisi C DPRK bersama Bappeda akan melakukan pembahasan khusus mengenai langkah konkret menekan defisit daerah,” jelasnya.

DPRK juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) agar pencapaian program pembangunan lebih terukur dan efektif.

Perlu Sosialisasi dan Pengawalan Publik

Antoni menilai bahwa masyarakat harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan.

“Program-program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Pemerintah wajib mensosialisasikan strategi pelaksanaan secara masif, sementara masyarakat perlu ikut mengawal agar janji politik benar-benar terealisasi,” pungkasnya.

Dengan selesainya pembahasan ini, DPRK dan Pemerintah Kota Subulussalam menegaskan komitmennya untuk menjadikan RPJMD 2025-2029 sebagai pedoman kerja nyata, bukan sekadar dokumen formalitas. (Amdan Harahap)