SUBULUSSALAM, ACEH — Alumni Golkar Institute asal Aceh, Reza Fahlevi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang memberikan diskresi kepada Bustami Hamzah (Om Bus) untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Aceh pada Musda mendatang.

“Memberikan diskresi kepada Bustami Hamzah adalah sebuah keniscayaan. Sesuai AD/ART Partai Golkar, khususnya Pasal 23 huruf a, i, dan j, DPP memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan penghargaan maupun sanksi secara internal,” tegas Reza, Minggu (6/7/2025).

Menurut Reza, pasal tersebut memberi ruang bagi DPP untuk merumuskan regulasi teknis sesuai dinamika politik yang berkembang.

“Diskresi bukanlah jalan pintas, melainkan instrumen terukur dan konstitusional. Ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap syarat administratif yang mungkin belum terpenuhi, namun tetap menghargai kapabilitas dan legitimasi calon yang bersangkutan di dalam tubuh partai,” jelasnya.

Ia menilai, sosok Bustami Hamzah—mantan calon gubernur Aceh dan tokoh yang populer di tengah masyarakat—merupakan figur yang relevan dengan urgensi sosial dan politik Aceh saat ini. “Dalam konteks ini, diskresi Ketum Bahlil adalah keputusan yang tepat dan strategis,” tambahnya.

Reza juga menegaskan bahwa diskresi tersebut tidak bertentangan dengan hierarki organisasi. “Munas tetap forum tertinggi dalam partai. Diskresi ini merupakan pelaksanaan teknis yang bersumber dari wewenang DPP sesuai juklak dan keputusan pleno, bukan bentuk pembatalan Munas,” jelasnya.

Ia optimis, Musda Golkar Aceh kali ini akan menjadi cerminan partai yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. “Memberi ruang kepada figur progresif dan berpengalaman seperti Om Bus adalah bukti kecerdasan Partai Golkar dalam menjaga relevansi dan dinamika kaderisasi,” katanya.

Mengakhiri pernyataannya, Reza menyerukan persatuan di antara kader.

“Saya mendukung sepenuhnya hak diskresi Ketum Bahlil dalam memberi kesempatan kepada Bustami Hamzah maju di Musda Aceh. Mari kita bangun Golkar Aceh yang tangguh, inklusif, dan berwibawa. Hormati prosedur, satukan kekuatan, demi masa depan Aceh yang lebih baik,” tutup Reza.

(Amdan Harahap)