ENREKANG, HBK — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Enrekang kembali menggelar aksi unjuk rasa, Senin (14/9/2026).
Aksi tersebut menyuarakan keresahan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta pemadaman listrik yang disebut terjadi berulang di Kabupaten Enrekang.
Massa aksi mendatangi dua lokasi, yakni Mapolres Enrekang dan Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Di Mapolres, massa mendesak aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG untuk memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
Sementara di DPRD Enrekang, HMI meminta lembaga legislatif mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan kebutuhan dasar yang tengah dirasakan masyarakat.
Jenderal Lapangan aksi, Arun Zulfikar, mengatakan persoalan ketersediaan BBM, LPG dan listrik tidak semestinya hanya dipandang sebagai gangguan teknis. Menurutnya, ketiga kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Ketika kebutuhan dasar seperti BBM, LPG dan listrik mengalami gangguan, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi, transportasi, usaha masyarakat hingga pelayanan publik ikut terdampak. Karena itu, persoalan ini membutuhkan respons yang serius dan terukur dari pemerintah maupun pihak terkait,” kata Arun.
Terkait distribusi BBM dan LPG, HMI meminta kepolisian melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari jalur distribusi hingga tingkat konsumen.
“Kami meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat hilir, tetapi memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan penimbunan atau bentuk penyimpangan lainnya, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Kecewa Tak Ada Anggota DPRD Temui Massa
Usai menyampaikan aspirasi di Mapolres Enrekang, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.
Namun, kedatangan massa di kantor legislatif tersebut diwarnai kekecewaan. HMI mengaku tidak menemukan satu pun anggota DPRD yang menemui mereka untuk menerima aspirasi.
Arun menilai kondisi tersebut menjadi catatan serius terhadap fungsi representasi DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan keresahan dan memperjuangkan kepentingannya.
“Kami datang ke DPRD membawa persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kehadiran wakil rakyat semestinya tidak hanya terlihat dalam agenda-agenda formal, tetapi juga ketika masyarakat datang membawa persoalan yang membutuhkan perhatian dan solusi,” katanya.
Arun menyebut DPRD Kabupaten Enrekang memiliki 30 anggota. Namun, menurutnya, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui massa selama aksi berlangsung.
“Kami mempertanyakan ke mana para wakil rakyat ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi. Di tengah persoalan BBM, LPG dan listrik yang dirasakan masyarakat, semestinya DPRD hadir untuk mendengar dan mencari jalan keluar,” tegasnya.
Kekecewaan massa sempat memuncak. Sejumlah peserta aksi meluapkan emosi dengan menendang kursi yang berada di sekitar lokasi. Meski demikian, secara umum aksi berlangsung tertib dan massa tetap menyampaikan tuntutan mereka.
HMI meminta DPRD Kabupaten Enrekang menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan persoalan kelangkaan BBM, LPG serta pemadaman listrik mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait.
Arun bahkan menantang DPRD Enrekang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan mengambil langkah konkret.
“Kami menantang DPRD Kabupaten Enrekang untuk hadir dan memberikan solusi di tengah persoalan kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik yang terjadi berulang. Fungsi DPRD bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan melalui kerja-kerja kelembagaan,” tegasnya.
Menurut Arun, persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kondisi yang dialami masyarakat dengan respons lembaga legislatif.
“Ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan serius, wakil rakyat seharusnya menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai masyarakat merasa tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluhannya,” pungkasnya.
Siapkan Aksi Jilid II
HMI Cabang Enrekang menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut. Arun Zulfikar menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Selasa (15/9/2026).
Aksi lanjutan itu akan menjadi bentuk tekanan kepada DPRD Kabupaten Enrekang dan pihak terkait agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani kelangkaan BBM, LPG serta pemadaman listrik yang terjadi berulang.
HMI berharap pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat duduk bersama mencari solusi agar persoalan kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak terus berlarut.
(Abbas Nasir)
Tinggalkan Balasan