WAJO, HBK — Proyek revitalisasi bangunan SD Negeri 407 Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan tajam publik.
Hingga Jumat, 2 Januari 2026, pekerjaan fisik proyek tersebut dilaporkan belum rampung, meski masa kontrak telah resmi berakhir pada 31 Desember 2025.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah pekerjaan krusial masih terbengkalai.
Di antaranya plafon bangunan yang belum terpasang, tangga akses tangga yang belum selesai, serta sejumlah unit WC yang belum dilengkapi aliran listrik.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa proyek belum siap digunakan sebagaimana mestinya, khususnya untuk menunjang aktivitas belajar mengajar yang aman dan layak.
Selain itu, material bangunan tampak masih berserakan di sejumlah titik, menandakan pekerjaan konstruksi dilakukan tanpa penyelesaian akhir (finishing) yang memadai.
Fakta tersebut bertolak belakang dengan papan informasi proyek yang menyebutkan durasi pekerjaan 115 hari kalender, terhitung sejak 8 September hingga 31 Desember 2025.
Proyek revitalisasi ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 
Anggaran yang digelontorkan untuk SD Negeri 407 Lautang tercatat mencapai Rp989.744.843, dengan pelaksana kegiatan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Molornya penyelesaian proyek bernilai hampir Rp1 miliar ini memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan, manajemen pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap kontrak kerja.
Terlebih, sekolah dasar merupakan fasilitas publik vital yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan siswa, bukan sekadar target serapan anggaran.
Masyarakat setempat mendesak agar instansi pengawas dan pihak terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Mereka menuntut kejelasan penyebab keterlambatan, penegakan sanksi bila ditemukan kelalaian, serta jaminan bahwa dana negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai spesifikasi teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai alasan keterlambatan dan kepastian waktu penyelesaian pekerjaan. Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah agar proyek pendidikan ini tidak berakhir sebagai monumen kelalaian anggaran negara. (Arya)
Tinggalkan Balasan