PINRANG, HBK — Mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si. menekankan perlunya langkah strategis dan terstruktur dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pinrang, Kamis (4/9), di ruang rapat Bupati Pinrang.

Dalam rapat tersebut, Sudirman menyoroti tingginya serapan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di beberapa kecamatan, yang dinilai berpotensi memicu gejolak harga bila tidak diantisipasi sejak dini.

“Kita tidak boleh lengah. Tingginya serapan SPHP harus diimbangi dengan langkah pengendalian. Jangan sampai daya beli masyarakat terganggu hanya karena harga beras melambung,” tegas Sudirman.

Panen Raya November, Potensi Tekanan Harga

Wabup Sudirman juga menyinggung rencana panen raya yang diperkirakan berlangsung pada November mendatang. Menurutnya, momen tersebut perlu dikelola dengan baik karena berpotensi memengaruhi stabilitas harga komoditas beras di pasaran.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk kesiapan distribusi hasil panen, agar harga tidak jatuh di tingkat petani maupun melambung di tingkat konsumen.

Dorong Gerakan Pangan Murah (GPM)

Sebagai langkah konkret, Sudirman meminta optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai titik strategis. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi penyangga harga di tengah fluktuasi pasar.

“Gerakan Pangan Murah harus terus digelar. Ini salah satu instrumen efektif untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau di masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi,” tambahnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, sejumlah kepala OPD, serta pihak-pihak terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Pinrang.

Analisis

Dengan tingginya serapan SPHP dan menjelang panen raya November, langkah TPID Pinrang menjadi krusial. Jika distribusi dan pengawasan harga tidak berjalan optimal, daerah berpotensi menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2025.

Keberhasilan program Gerakan Pangan Murah akan menjadi faktor penentu kestabilan harga dan daya beli masyarakat. (Ady)