BANDA ACEH, HBK — Pemerintah Provinsi Aceh menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Langkah ini dipertegas dalam Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota se-Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa (2/9/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., dan dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, pejabat utama Setda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta sejumlah unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Integrasi Kopdes dan Dapur MBG: Mendorong Perputaran Ekonomi Desa
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menegaskan perlunya konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat penguatan Kopdes Merah Putih. Fokus utama yang digarisbawahi adalah pembangunan sistem terpadu berbasis digital yang menghubungkan koperasi desa dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita menargetkan adanya satu software terpadu yang memudahkan monitoring Kopdes Merah Putih sekaligus terintegrasi dengan program BGN, yaitu Dapur MBG,” ujar Fadhlullah.
Integrasi ini, kata Fadhlullah, diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi langsung di tingkat desa. Pemerintah Aceh menargetkan keberadaan 600 Kopdes Merah Putih berjalan seiring dengan 600 Dapur MBG yang tersebar di seluruh provinsi.
“Dimana ada dapur MBG, di situ harus ada koperasi, sehingga perputaran ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
6.497 Kopdes Sudah Berbadan Hukum
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, S.Ag., M.Si., memaparkan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif langsung Presiden RI sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Hingga saat ini, tercatat 6.497 Kopdes Merah Putih di Aceh telah memiliki badan hukum. Pemerintah Aceh menargetkan seluruhnya dapat beroperasi secara penuh pada akhir Oktober 2025.
Namun, Azhari menekankan bahwa legalisasi badan hukum bukanlah akhir dari pekerjaan besar ini. Pemerintah daerah masih harus memastikan kualitas manajemen koperasi agar Kopdes mampu berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa.
“Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi formalitas tanpa memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Peluang dan Tantangan Ekonomi Berbasis Desa
Kebijakan integrasi Kopdes Merah Putih dengan Dapur MBG menciptakan ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan produksi pangan lokal, rantai distribusi, dan pemenuhan gizi masyarakat. Model ini tidak hanya diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Namun, keberhasilan strategi ini akan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama:
Kapasitas SDM koperasi untuk mengelola bisnis desa secara profesional.
Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat desa.
Infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung software monitoring terpadu.
Menuju Aceh Mandiri dan Sejahtera
Rapat konsolidasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Aceh sedang bergerak menuju transformasi ekonomi berbasis desa. Integrasi Kopdes Merah Putih dengan Dapur MBG diharapkan menciptakan sirkulasi ekonomi yang inklusif, dari produksi lokal hingga konsumsi masyarakat.
“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi tulang punggung ekonomi desa. Melalui integrasi dengan Dapur MBG, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Wagub Fadhlullah. (MCWA/Amdan Harahap)
Tinggalkan Balasan