SINJAI,HBK– Setelah sorotan tajam terhadap anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang fantastis, mencapai lebih dari 4 miliar rupiah per tahun, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai kembali diterpa isu tak sedap.
Beredar luas foto yang diduga merupakan daftar proyek ‘titipan’ yang melibatkan sejumlah anggota dewan dengan inisial AN, FA, dan ZI.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa para anggota DPRD tersebut diduga kuat beternak atau memanfaatkan kelompok tani sebagai kedok untuk ‘menitipkan’ proyek yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya.
Seorang narasumber dari dinas pertanian yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktik ini disinyalir bertujuan untuk keuntungan pribadi, dengan potensi keuntungan mencapai lebih dari 60% dari nilai proyek. Proyek-proyek tersebut, menurut sumber yang sama, berkedok perintisan jalan tani yang diklaim sebagai hasil aspirasi masyarakat.
Menanggapi dugaan praktik yang mencoreng citra lembaga legislatif ini, praktisi hukum Salahuddin, SH angkat bicara. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan ‘titipan’ proyek yang berlindung di balik aspirasi anggota DPRD tersebut. Apalagi sekarang mulai dari pusat sampai kedaerah lagi gencar gencarnya melaksanakan instruksi presiden dalam hal efesiensi anggaran
“Informasi mengenai dugaan titipan proyek yang berkedok aspirasi ini sangat mengkhawatirkan. Jika benar adanya, ini bukan hanya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga potensi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kejati harus bertindak cepat dan menelisik secara komprehensif daftar proyek yang beredar serta aliran dana yang terkait. Jangan biarkan praktik-praktik kotor seperti ini terus terjadi, apalagi sekarang pusat sampai daerah sedang menjalankan instruksi presiden dalam hal efesiensi” tegas Salahuddin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak DPRD Sinjai terkait beredarnya foto daftar proyek titipan dan dugaan keterlibatan anggotanya.
Namun, desakan untuk pengusutan tuntas kasus ini semakin kuat dari berbagai pihak. (TIM)
Tinggalkan Balasan